Take a fresh look at your lifestyle.

AIR BERSIH DESA ULATAN DIMEJA HIJAUKAN

485

PARIGI MOUTONG, KAREBA.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Parigi menuntut terdakwa Jufri S Lahinta dengan pidana penjara selama dua tahun penjara.

Selain hukuman penjara, terdakwa juga didenda senilai Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan, serta membayar uang penganti senilai Rp 49 juta lebih subsidair satu tahun penjara.

Tuntutan itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palu,

JPU, Reza dalam tuntutannya menyebutkan, bahwa kapasitas terdakwa Jufri dalam proyek tersebut adalah selaku Pelaksana Pekerjaan dan Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ulatan, Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong tahun 2013.

Mereka mengelola anggaran yang bersumber dari APBN tahun 2013 itu totalnya adalah senilai Rp 213.777.104.

Bahwasanya, terdakwa diduga melakukan penyimpangan pekerjaan proyek rehabilitasi sarana air bersih PNPM-MP tahun 2013 di Desa Ulatan Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

“Terdakwa terbukti melakukan korupsi dana proyek rehabilitasi sarana air bersih di Desa Ulatan senilai Rp 113.107.484,” katanya.

Terdakwa dijerat dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor. Sehingga, terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama dua tahun, dan denda senilai Rp 50 juta subsidair tiga bulan kurungan, serta membayar uang penganti senilai Rp 49 juta lebih.

Hukuman membayar uang penganti ini lebih ringan dari total kerugian negara sebagaimana yang didakwakan karena selama proses penyidikan perkara ini, terdakwa tetap melaksanakan pekerjaan. Meskipun demikian tetap saja perhitungan kerugian negaranya sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa. Namun, penuntut umum tetap memperhitungkan pekerjaannya terdakwa.

“Olehnya setelah dihitung, total anggaran yang harus dipertanggungjawabkan terdakwa untuk dikembalikan ke kas negara adalah senilai Rp 49 juta lebih itu,” ujarnya.

Usai membacakan tuntutan, Majelis Hakim Ketua, Muh Nur Ibrahim yang didampingi Majelis Hakim Dede Halim dan Felix Da Lopes memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan nota pembelaannya (pledoi) pada sidang berikutnya.

“Sidang ditutup dan akan dilanjutkan pekan dengan agenda mendengar nota pembelaan terdakwa,” katanya. METROSULAWESI.COM

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublish

%d blogger menyukai ini: