Take a fresh look at your lifestyle.

AKHIRNYA MAKAN KORBAN, DRUM DEPAN RUMDIS DANLANAL

338

PALU, KAREBA.id | Drum di depan rumah jabatan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Palu di Jalan Ahmad Yani, Palu Timur, Jumat, 2 Desember 2016 akhirnya makan korban. Sekitar pukul 09.45 Seorang pengendara roda dua terjatuh setelah menyenggol drum itu.

Sejak lama, portal drum itu sudah disoal dan diperbincangkan sejumlah kalangan. Bahkan mereka menyarankan untuk segera dikeluarkan. Selain tidak perlu, juga tidak ada aturan yang mengharuskan karena rumah dinas tersebut bukan berada dikompleks militer karena berada dijalur ramai dilalui masyarakat.

Namun memang, Penasehat Hukum, Amir Pakude yang dimintai pendapat soal ini mengakui bahwa memang tidak ada penjelasan rinci dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ataupun Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Akan tetapi, mengenai pembangunan portal dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b Peraturan Menteri Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2010 tentang Acuan Pengelolaan Lingkungan Perumahan Rakyat.

“Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa salah satu pengelolaan lingkungan perumahan mencakup pelayanan jasa yang kegiatannya antara lain meliputi ketertiban dan keamanan lingkungan, salah satunya kegiatan pelayanan pengaturan pemasangan portal jalan dan polisi tidur di jalan lingkungan,” sebut Amir.

Menurut Amir, soal pemasangan Portal di jalan umum, biasanya terlebih dahulu meminta izin kepada Dinas Perhubungan atau instansi berwenang lainnya. Biasanya, ada peraturan di bawahnya yang lebih detail menjelaskan soal itu.

“Bila berkaca pada Pemerintah DKI Jakarta, aturan itu mereka turunkan ke Peraturan Daerah. Jadi ada pegangan hukumnya. Kalau belum ada berarti harus tetap melihat pada aspek kebutuhan dan kepentingannya. Misalnya sekolah-sekolah, rumah ibadah atau kompleks militer, tentu ada aturan sendiri yang mengaturnya,” tutus Amir.

Kepala Dinas Perhubungan Sulawesi Tengah Haris mengkomentari polemik portal itu. Menurutnya bahwa perizinan portal atau tanda-tanda lalu lintas dijalan raya tergantung pada status jalan.

“Misalnya kalau itu jalan nasional seperti di Watusampu, itu izinnya dari Kementerian Perhubungan, kalau jalan Provinsi maka izinnya ke Dinas Perhubungan Provinsi. Dan kalau statusnya jalan kabupaten atau kota, maka izinnya dimintakan dari Dinas Perhubungan Kabupaten atau Kota,” jelas Haris. Hingga berita ini dirilis, belum diketahui persis data pribadi korban yang mengalami kecelakaan menyenggol portal drum depan rumdis Danlanal itu. ZAINUDDIN MN/KAREBA.id/2016

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublish

%d blogger menyukai ini: