Take a fresh look at your lifestyle.

AWAS PUNGLI SEKOLAH, BISA DITANGKAP TIM SABER PUNGLI

300

WONOSARI,  KAREBA.id | Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam upaya pemberantasan pungli (pungutan liar) tidak main-main. Selain membentuk Tim Satgas Sapu Bersih Pungli juga menerbitkan ”Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar”. Berdasarkan Perpres ini, Pemerintah RI telah memberikan legalitas kepada Satgas Saber Pungli untuk memberantas praktek pungli di Indonesia.

Satgas Saber Pungli memiliki 4 fungsi, yakni intelijen, pencegahan, sosialisasi penindakan serta yustisi selain itu juga diberi kewenangan kepada Satgas untuk melaksanakan Operasi Tangkap Tangan / OTT (Pasal 4 huruf d Perpres). Dengan adanya Perpres tersebut, maka masyarakat dapat secara langsung melaporkan praktek-praktek pungli yang dilakukan oleh aparat di instansi Pemerintah, TNI dan Polri dari Aceh sampai ke Papua kepada:

SATGAS SABER PUNGLI melalui :

WEBSITE       : http://saberpungli.id

SMS           : 1193 CALL CENTER   : 193

Laporan masyarakat disertai dengan Identitas Pelaku, Lokasi Kejadian dan Instansinya (Identitas Pelapor akan dirahasiakan). Berikut ragam pungli yang dilarang keras untuk di berlakukan di sekolahan adalah sebagai berikut :

RAGAM PUNGUTAN DI SEKOLAH-SEKOLAH

1. Uang pendaftaran masuk 2. Uang SPP / komite 3. Uang OSIS 4. Uang ekstrakurikuler 5. Uang ujian 6. Uang daftar ulang 7. Uang study tour 8. Uang les 9. Buku ajar 10. Uang paguyupan 11. Uang wisuda 12. Membawa kue/makanan syukuran 13. Uang infaq 14. Uang foto copy 15. Uang perpustakaan 16. Uang bangunan 17. Uang LKS dan buku paket 18. Bantuan Insidentil 19. Uang foto 20. Uang biaya perpisahan 21. Sumbangan pergantian Kepala Sekolah 22. Uang seragam 23. Biaya pembuatan pagar/bangunan fisik 24. Iuran untuk membeli kenang-kenangan 25. Uang bimbingan belajar 26. Uang try out 27. Iuran pramuka 28. Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak dikembalikan) 29. Uang kalender 30. Uang partisipasi masyarakat untuk mutu pendidikan 31. Uang koperasi (uang tidak di kembalikan) 32. Uang PMI 33. Uang dana kelas 34. Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR 35. Uang UNAS 36. Uang menulis ijazah 37. Uang formulir 38. Uang jasa kebersihan 39. Uang dana sosial 40. Uang jasa menyeberangkan siswa 41. Uang map ijazah 42. Uang STTB legalisir 43. Uang ke UPTD 44. Uang administrasi 45. Uang panitia 46. Uang jasa guru mendaftarkan ke sekolah selanjutnya 47. Uang listrik 48. Uang computer 49. Uang bapopsi 50. Uang jaringan internet 51. Uang Materai 52. Uang kartu pelajar 53. Uang Tes IQ 54. Uang tes kesehatan 55. Uang buku TaTib 56. Uang MOS 57. Uang tarikan untuk GTT (Guru Tidak Tetap) 58. Uang Tahunan (kegunaan tidak jelas)

Dengan adanya Perpres ini, diharapkan Aparatur Negara/Pemerintahan tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota jangan coba-coba untuk melakukan dan/atau pungli, baik secara langsung atau tidak langsung di dalam melayani kepentingan umum/masyarakat. Menurut Susianti, M. Pd kepala sekolah SMK Negeri 3 Wonosari dengan adanya Perpres nomor 87 tahun 2016, pihaknya mengaku selama ini mengelola sekolah selalu taat pada semua regulasi yang sudah ditetapkan. Adanya kebijakan yang baru dirinya juga siap.

“Bebarapa waktu yang lalu kami juga mendapat informasi bahwa PP No 48 Th 2008 tentang Pendanaan Pendanaan Pendidikan masih diberlakukan,” jelas Susianti Minggu 20/11/2016.

Lebih lanjut Susianti menyampaikan agar dicermati PP 48 Tahun 2008 tantang Pendanaan Pendidikan. PP tersebut masih berlaku sehingga di SMA & SMK masih boleh ada iuran komite. Yang tidak ada, menurutnya iuran komite pada jenjang SD dan SMP. Hal tersebut juga ditegaskan pada saat workshop dengan nara sumber dari KPK dan Ombudsmen.

“Agar tidak terjadi salah persepsi di masyarakat tentunya perlu penjelasan pihak terkait selain sekolah. Misalnya ke Saber Pungli di Gunungkidul dan dinas lain-lain,” pungkas Susianti. IGK/KAREBA.id/2016

 

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublish

%d blogger menyukai ini: