Take a fresh look at your lifestyle.

DIGUGAT PERUSAHAAN TAMBANG, GUBERNUR MENANG DI PTUN

451

PALU, KAREBA.id | Gubernur Sulawesi Tengah Drs Longki Djanggola Msi memenangkan pengadilan di Tata Usaha Negara Palu oleh perusahaan Tambang Nikel PT. Morindo Bangun Sejahtera dan PT. Bintang Delapan Wahana. Keputusan bernomor No.27/G/2016/PTUN.PL tertanggal Senin 19 Desember 2016 menolak semua gugatan perusahaan tambang itu.

Sedikitnya 6 perusahaan tambang dari Kabupaten Morowali menggugat Gubernur Sulteng ke PTUN Palu. Perusahaan tambang tersebut keberatan dengan Surat Keputusan Gubernur tentang penciutan wilayah usaha pertambangannya. Padahal, penciutan yang dilakukan oleh Gubernur itu karena adanya tumpang tindih wilayah usaha tambang.

Kuasa Hukum Gubernur Sulteng, Errol Kimbal mengatakan SK Gubernur Sulteng itu didasarkan pada temuan Tim Investigasi Kementerian Dalam Negeri tentang tumpang tindihnya pertambangan dan pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Morowali. Hasil temuan itu disampaikan Mendagri kepada Gubernur Sulteng dalam surat bernomor 590/1255/BAK tertanggal 3 Juni 2015.

“Dalam surat tersebut, Mendagri meminta Gubernur Sulteng untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih pertambangan dan pemanfaatan SDA yang terjadi di Kabupaten Morowali sampai kemudian terbit SK Gubernur yang mereka gugat itu,” jelas Errol.

Jadi, menurut Errol, dasar SK Gubernur sudah sangat kuat. Apalagi juga merujuk pada Peraturan Menteri (Permen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 43 tahun 2015 tentang tata cara evaluasi penerbitan IUP mineral dan batubara Pasal 12 ayat 1.

Gugatan perusahaan itu, meminta agar Majelis Hakim PTUN membatalkan SK Penciutan tersebut.

Perusahan-perushaan tambang yang menggugat Gubernur Sulteng ke PTUN adalah PT. Bintang Delapan Wahana dengan Nomor  25/G/2016/PTUN Pal, PT. Morindo Bangun Sejahtera Nomor 27/ G/2016/PTUN Pal, PT. Persadatama Inti Jaya Mandiri Nomor  26/G/2016/PTUN Pal, PT. Daya Inti Mineral Nomor 21/G/2016/PTUN Pal, PT. Daya Sumber Mining Indonesia Nomor 20/G/2016/PTUN Pal dan PT. Artha Bumi Mining Nomor 19/G/2016/PTUN Pal.

Sementara satu perusahaan tambang yakni PT. Hengjaya Nickel Utama ditarik oleh Majelis Hakim untuk menjadi tergugat II intervensi (yang berkepentingan). Selain menjadi penggugat, PT Bintang Delapan Wahana juga menjadi tergugat II intervensi terhadap lima perusahaan tambang lainnya yang menjadi penggugat dalam perkara tersebut.

Menurut Errol Kimbal, sejak awal menyakini gugatan perusahaan tambang itu kepada Gubernur Sulteng akan ditolak.

“Sejak awal dasar pikiran kami sebagai penasehat hukum sejalan dengan putusan PTUN ini. Kami berpendapat bahwa SK Gubernur Sulteng itu sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintah yang baik,” jelas Errol, Selasa, 20 Desember 2016.

Sementara itu, Gubernur Longki Djanggola sendiri pada Senin 28 November 2016 lalu menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan koordinasi dan supervisi terkait izin usaha pertambangan yang bermasalah tersebut.

“Koordinasi dan supervisi saja di bidang pencegahan. Kami membicarakan soal pencegahan saja. Daripada nantinya akan berhadapan dengan masalah hukum, Khususnya mengenai IUP-IUP bermasalah di daerah sehingga saya hari ini menyambangi pimpinan KPK untuk berkoordinasi soal itu. Ini juga menjawab surat dari KPK terkait koordinasi dan supervisi dalam soal yang kini sedang kami tangani,” kata Longki.OLAGONDRONK/KAREBA.id/2016

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublish

%d blogger menyukai ini: