Take a fresh look at your lifestyle.

GUBERNUR DAN SEJUMLAH PEJABAT DITOLAK PRINCE JOHN DIVE RESORT

380

PALU, KAREBA.id | Gubernur Sulawesi Tengah Drs Longki Djanggola MSi yang hendak berkunjung sekaligus beristrahat di area Prince John Dive Resort yang ada di lokasi wisata Tanjung Karang harus berbesar hati ketika mendapat penolakan memasuki area tersebut. Tak hanya itu, gubernur beserat rombongan juga tidak diizinkan untuk makan direstorannya.

Kepala Bagian Rumah Tangga dan ADC Gubernur yang saat itu menghubungi pihak Prince John Dive mengatakan bahwa mereka ditolak memasuki are tersebut.

“Saat kami juga minta untuk bisa makan di restorannya, mereka sampaikan bahwa restorannya penuh. Padahal kami lihat saat jam makan siang restoran itu dalam keadaan sepi,” kata Zulfahmi, ADC Gubernur.

Terkait hal itu, Gubernur Longki membenarkan adanya penolakan saat dia bersama rombongan saat itu.

“Apa mereka pikir saya tidak akan bayar ya karena mentang-mentang saya Kepala Daerah. Tidak mungkin saya meminta fasilitas dengan gratis seperti itu. Saya tahu mereka berbisnis dan mencari keuntungan, dan saya tahu sebagai konsumen saya harus membayar biaya pelayanan dan makanan mereka,” sebut Longki dengan nada kesal.

Pihak Prince John Dive Resort menampik bahwa mereka menolak. Mereka mengakui cuma mengarahkan dengan sopan rombongan itu untuk ketempat lain.

“Apalagi saat itu mereka sudah membawa atau membeli makanan dari luar restoran kami,” seperti ditulis dalam surat elektronik ke salah satu media.

Sayutin Budianto, salah seorang pengusaha di Palu mengatakan bila memang Prince John Dive Resort melakukan hal itu, mereka harus dikenai sanksi.

“Itu keterlaluan. Masa untuk makan saja ditolak. Setahu saya, Gubernur Longki Djanggola tidak pernah meminta fasilitas secara gratis. Beliau tahu itu bisnis, jadi tidak mungkin dia akan meminta gratis. Untung ada aula dan cottage milik Pemerintah Kabupaten Donggala yang bisa dipakai saat itu,” kata dia menjelaskan.

Dia menyarankan agar DPRD Donggala meng-hearing atau menggelar rapat dengar pendapat dengan Prince John Dive Resort. Ia juga mempertanyakan kontribusi Prince John Dive Resort bagi pendapatan daerah dan promosi pariwisata Sulteng.

“Apakah itu cuma menguntungkan diri mereka sendiri atau daerah,” ujar Sayutin.

“Ini sama dengan kasus Pulau Keramat di Kepulaun Togean yang sempat dikuasai Mr. Luca, salah seorang warga Perancis. Nelayan dia larang untuk melaut di sekitar Pulau. Dia pikir itu negaranya atau milik pribadinya, ya? Akhirnya sekarang kabarnya Mr. Luca sudah meninggalkan Pulau Keramat karena diprotes warga,” sambung Abdul Wahid, warga Ampana, Tojo Unauna. OLAGONDRONK/KAREBA.id/2016

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublish

%d blogger menyukai ini: