Take a fresh look at your lifestyle.

Masalah Lahan Huntap Talise, Ribuan Warga Palu Bisa Terlantar

607

Palu, KAREBA. ID | Kisruh soal lahan oleh sekelompok warga di Talise, akan mengancam bantuan Hunian Tetap (Huntap) yang diperuntukan untuk ribuan penyintas Palu oleh Bank Dunia. Salah satu alasan yang itu dikemukakan pihak Pemerintah Kota Palu yang saat ini melaksanakan proses penyelesaian Rehab-Rekon di kota Palu pasca bencana alam 28 September 2018 silam. Dana pinjaman Bank Dunia yang akan di bangunkan Hunian Tetap (Huntap) senilai Rp. 1,4 triliun terancam dibatalkan jika tidak selesai persoalan lahan tersebut.

Dalam hal ini untuk mengelola dana dari bank dunia dengan nilai yang cukup besar itu tidaklah mudah atau dapat dibelanjakan begitu saja, karena penggunaannya dibubuhi sejumlah acuan atau mekanisme yang mesti dijalankan untuk itu, salah satunya soal lahan yang harus mulus dan tidak memiliki masalah sekecil apapun,  Namun ternyata hal itu tak semulus yang diharapkan karena adanya pihak yang dinilai telah mengganggu jalan proses  penggunaan dana tersebut,  padahal tindakan yang dilakukan segelintir warga itu beresiko besar dan dapat menerlantarkan puluhan ribu warga kota Palu khususnya para penyintas yang saat ini masih hidup di huntara-huntara dan juga tenda-tenda pengungsian dengan kondisi yang cukup memprihatinkan

Walikota Palu Drs. Hidayat.,M.Si yang dimintai keterangan terkait itu memaparkan bahwa project rehab rekon pembangunan huntap itu mendapat pengawasan yang cukup ketat dari pihak bank dunia dan secara detail akan mengamati proses itu sampai sejauh mana progresnya.

“Ini persoalan serius untuk kota Palu kedepan, karena pembangunan huntap itu dibatasi hanya selama 2 tahun saja, dan jika masih ada  persoalan sekecil apapun yang ada didalamnya maka proses pembangunan huntap itu akan tersendat,” terang walikota Hidayat  belum lama ini.

Menurut Hidayat bahwa saat ini ada sejumlah warga yang coba mengganggu jalannya pembangunan huntap di kelurahan Talise dengan memagar lokasi tersebut, padahal lokasi itu merupakan lahan milik pemerintah Provinsi yang sudah diserahkan ke Pemkot untuk dibangunkan huntap.

Hunian Tetap (Huntap) di kelurahan Tondo. photo: humaspemkotpalu untuk kareba.id/2020

“Saya sudah sampaikan jika ada warga yang  merasa memiliki lahan dan mempunyai bukti-bukti kepemilikannya silahkan mengajukan tuntutan melalui jalur hukum, namun saya minta biarkan proses huntap itu tetap berjalan,  tolong janganlah diganggu,” pintanya.

Kata Hidayat,  ini akan berakibat fatal bagi warga kota Palu khususnya para penyintas yang telah kehilangan tempat tinggal saat bencana lalu yang akan direlokasikan ke huntap tersebut.

“Jumlah Para penyintas yang akan masuk ke huntap itu ada sebanyak 7 ribu Kepala Keluarga (KK).  Nah, kalau dikalikan 3 orang saja setiap KKnya maka ada 21 Ribu orang yang akan bisa terlantar akibat ulah oknum tersebut,” bebernya

Oleh karenanya, Hidayat mengajak kepada semua elemen untuk dapat berpikir jernih dalam melihat persoalan kebencanaan yang ada di kota Palu saat ini.

“Dalam hal ini saya mengajak kita untuk tidak membawa-bawa persoalan bencana ini keranah politik, Tanggalkanlah dulu kepentingan politik  mari kita berpikir jernih dalam melihat persoalan ini, karena kalau pengerjaan huntap ini gagal,  maka siapapun yang menjadi walikota kedepan, tidak akan mampu menyelesaikan masalah ini,” urainya.

Maka dari itu kata Hidayat, dirinya berharap kepada semua pihak untuk saling mendukung upaya pemerintah kota Palu untuk menuntaskan  kesempatan yang sudah diberi oleh pihak bank dunia untuk merampungkan persoalan kebencanaan dikota Palu khususnya persoalan lahan huntap.

Lebih lanjut Hidayat mencontohkan, seperti halnya persoalan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Kelurahan Balaroa yang kemudian dibatalkan oleh donatur akibat ulah segilintir orang yang memimpin warga melakukan demo menolak huntara,  akhirnya tidak sedikit warga Balaroa saat ini masih hidup ditenda-tenda pengungsian.

“Warga yang masih berada di tenda-tenda pengungsian di Balaroa itu datang kepada saya dan meminta untuk dibangunkan huntara lagi. Nah, inikan kasian, akibat ulah dari segelintir orang yang kemudian berdampak terhadap kesengsaraan warga,”  Hidayat menjelaskan.

Dia juga menanyakan kepada para warga apa alasan menolak huntara dan siapa yang memimpin demo penolakan itu, mereka menjawab bahwa orang orang itu sudah pergi entah kemana.

“Jadi sebenarnya persoalan huntara di Balaroa yang batal itu sudah menjadi pelajaran untuk kita, sehingga kita tidak mau kasus ini terulang lagi,  dalam hal ini persoalan pembangun huntap yang akan dibangun untuk saudara-saudara kita yang sangat mengaharapkan dapat hidup bersama keluarganya di rumah yang layak,” katanya.

Terkait itu, Kepala Balai Prasarana Pemukiman (BPPW) Sulteng Ferdinan Kana’lo menjelaskan, intinya  benar bahwa dana  bank dunia ada masa waktunya bukan di tarik tapi berakhir masa pinjamannya dana yang dialokasikan 100 juta US Dolar atau senilai Rp.1,4 Triliun untuk membangun huntap dan rehab-rekon yang ada di Palu termasuk Rumah Sakit, Puskesmas, Pasar, Sekolah dan sebagainya, itu semua masuk didalamnya dan akan cukup  tergantung kebutuhan.

“ Sebenarnya dana tersebut lebih di prioritaskan pada pembangunan huntap jadi sebesar apapun huntap yang akan dibangun akan menggunaan dana yang akan berakhir pada akhir April ini. Namun jika ada perpanjangan hingga Desember 2020 atau bahkan April 2021 nanti, tetapi harus sudah di list sekarang dan harus fix hingga akhir tahun karena  akan disampaikan ke World Bank bahwa kami akan tetap menggunakan dana ini dan penyerapannya akan berakhir pada Desember atau April artinya kita meminta tambahan 4 bulan lagi jika melewati tahun depan,”  urai Ferdinan.

Persoalan sekarang tambah Ferdinan, yakni masyarakat  belum mau memilih untuk ikut skemanya pemerintah yakni pindah ke lokasi kawasan huntap.

 “list itu akan memuat sekian banyak warga yang siap untuk masuk ke huntap karena sistem pembangunan huntap oleh bank dunia ini yakni adanya kerelaan warga untuk pindah, dalam artian berapa banyak warga yang menyatakan siap untuk pindah begitu juga jumlah rumah yang akan dibangun,” tuturnya.

menurutnya dalam hal ini pembiayaan bank dunia ini sudah akan berakhir. Nah,  kalau kemudian kita mengajukan lagi ke pemerintah pusat tentunya pemerintah pusat akan mencari lagi sumber pembiayaan tentunya hal ini tak mungkin bisa lahir dari rupiah dengan posisi Covid-19 melainkan pinjaman dari luar.

“ ini pinjaman ada bunganya dan sudah standbye di bank selama satu tahun lebih ini uang dan kita bayar bunganya, paling konyolnya lagi sudah bayar bunga sekarang kena pinalti lagi karena harus bangun mundur sampai Desember,” jelasnya.

Ferdinan menambahkan, pemahaman kami dari pemerintah pusat bahwa dala hal ini  kita menolong dan membantu warga yang tida berdaya, kemudian kalau warga tidak mau memilih berarti berdaya,  kalau nanti ini diberlakukan berarti tidak ada lagi pembangunan huntap tahap dua karena warganya dianggap sudah mapan.

“ Pemerintah itu hadir untuk menolong warga yang tidak berdaya dan ini perlu diketahui oleh masyarakat,” tegasnya.

Rumah yang akan dibangunkan mereka itu nilainya akan jauh lebih tinggi daripada rumah yang ada disana dan lebih tinggi dari rumah-rumah yang dibangun satelit.

 “Pada saat mereka butuh uang untuk modal usaha nanti, inikan nanti bisa mereka pakai untuk meminjam sebagai anggunan di bank, nah kalau rumah yang dibangun dikawasan nialinya akan mahal karena nilai kawasannya yang mahal bukan harga rumahnya, dan saya berani perkirakan bahwa harga rumah dikawasan itu sekitar Rp.500 juta, berarti kalau nialinya seperti itu mereka bisa dapat pinjaman sekitar 50 persen dengan nilai Rp.250 juta ini akan sangat menguntungan mereka dibandingkan dengan rumah yang akan dibangunka kemereka dengan nilai sekitar Rp 50 juta.,” terang Ferdinan.

Olehnya dia mengajak warga untuk berpikir secara bijak dalam melihat hal ini tentunya dengan maksud agar segera mengambil sikap untuk segera mendaftarkan diri memilih huntap yang berada di kawasan tersebut

“ Apalagi kawasan yang akan kita bangun itu dengan standar kawasan yang bagus seperti contoh kawasan citra land, dan contohnya bisa dilihat seperti di Pombewe dan Tondo.Namun,  untuk Talise nanti  kita akan bikin lebih bagus lagi, dengan skema awal akan dibangun denanya 300 ribu rumah yang didalam kawasan itu akan dibangun berbagai fasilitas umum ada sekolah, puskesmas, pasar, taman, ruang terbuka hijau dan sebagainya. Kita lengapi semuanya, ini yang harus dipahami oleh masyarakat, dengan harapan agar warga cepat pindah ke huntap, dan kemudian kita akan mengurus Infrastruktur seperti reruntuhan bangunan yang masih ada, karena jika warga belum pindah bagaimana kita akan mengurus yang lain sedangkan masalah kemanusiaannya belum selesai,” paparnya.

Ferdinan juga mengungkapkan soal adanya salah satu contoh penolakan warga terkait pembangunan  sekolah yang akan di bangun di Talise,  padahal tujuan sekolah itu dibangun itu jelas manfaatnya kepada warga sekitar juga yang akan menggunakannya,

“ Kita berharap proses huntap ini khusunya persoalan lahan yang ada di Talise itu jangan diganggu karena akan menerlantarkan ribuan orang, kita tidak menginginkan adanya benturan warga dikemudian hari, karena yang dikhawatiran kalau pembangunan huntap kali ini batal maka ribuan orang ini bisa ngamuk,” tegasnya. hmd/olagondronk/kareba.id/2020

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublish

%d blogger menyukai ini: