Take a fresh look at your lifestyle.

Menteri ATR Perintahkan Tidak Perpanjang HGB/HGU di Sulteng

Untuk Pembangunan Hunian Tetap dan Sarana Pemulihan Pasca Bencana

324

Palu, KAREBA. ID | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil memberi jawaban terkait upaya pembebasan lahan hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU) untuk kepentingan pembangunan hunian tetap (Huntap) di Palu. Melalui surat Nomor .04.01/1801/X/2019 prihal pembangunan hunian tetap tanggal 15 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Sulteng.

Dalam surat itu Menteri Sofyan Djalil memerintahkan BPN Sulteng untuk tidak memperpanjang kontrak lahan HGB dan HGU yang lokasinya telah masuk dalam penetapan lokasi (Penlok) lahan relokasi pemulihan bencana.

Sebagaimana keputusan Gubernur Sulteng Nomor 368/516/DIS.BMPR-G.ST/2018 tentang Penlok tanah relokasi pemulihan akibat bencana di Sulteng. Penlok tanah yang ditetapkan gubernur seluas 882,3 hektare akan diperuntukkan penyediaan tanah  pembangunan huntap, ruang terbuka hijau, sarana dan prasarana umum serta perkantoran. Namun luasan tanah Penlok itu sebagian masih masuk dalam 8 kontrak perusahan pemilik HGB dan HGU.  Total luas lahan yang dikuasai tersebut mencapai 1,388,7 hektare.

Dalam surat Menteri ATR/Kepala BPN RI disebutkan bahwa, berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi tim pelaksana pengadaan tanah Kanwil BPN Sulteng terdapat bidang tanah yang masuk dalam Penlok tersebut. Antara lain,  PT Duta Dharma Bakti (DDB) yang memiliki dua HGB di kelurahan Duyu dan Talise. HGB nomor 10 di Talise, kontrak PT DDB berakhir pada 30 November 2014 dengan luas lahan 147,3 hektar. Yang masuk dalam Penlok seluas 109,3hektar.

HGB nomor 1 di Kelurahan Duyu berakhir pada tanggal 8 Agustus 2019 dengan luas 79,3 hektare. Yang masuk dalam Penlok seluas 79,3 hektare.

Sedangkan PT Sinar Putra Mandiri, perusahaan ini punya HGB, masing-masing HGB nomor 122 di Kelurahan Tondo seluas 83,8 hektar yang berakhir pada 25 Agustus 2019, yang masuk dalam Penlok seluas 69,9 hektar.

Kemudian HGB nomor 3 Kelurahan Talise dengan luas 51,1 hektar yang berakhir pada tanggal 11 September 2019 dan yang masuk Penlok seluas 51,5 hektar.

PT Sinar Waluyo juga punya dua HGB. Yakni HGB nomor 9 Kelurahan Tondo seluas 45,6hektar yang berakhir pada 24 Agustus 2019. Yang masuk Penlok seluas 43,8hektar. Lalu HGB nomor 10 Kelurahan Tondo seluas 15hektar yang berakhir pada 11 September 2019. Yang masuk Penlok seluas 15hektar.

Berikutnya PT Lembah Palu Nagaya dengan 3 HGB,  yaitu HGB nomor 615 Kelurahan Tondo seluas 80,8 hektar, HGB nomor 1927 Kelurahan Tondo seluas 6,7 hektar dan HGB nomor 1986-2035 Kelurahan Tondo (50 bidang) seluas 0,5 hektar. Tiga HGB PT Lembah Palu Nagaya ini berakhir pada 24 September 2025, dan yang masuk dalam Penlok seluas 78,3 hektar.

Selanjutnya PT Buana Sentosa dengan dua HGB, masing-masing HGB 831 Kelurahan Talise seluas 7,5 hektar yang berakhir pada 11 Desember 2042, dan lahan PT Buana yang masuk Penlok seluas 7,5 hektar.

Lalu HGB 845 Kelurahan Talise dengan luas 37,8 hektar yang berakhir pada 7 Januari 2044. Masuk dalam Penlok seluas 37,8 hektar.

PT Bangun Citra Palu memiliki HGB 382 di Kelurahan Talise seluas 7,5 hektar yang berakhir pada 29 Januari 2043 dan luas tanah yang masuk Penlok sebesar 7,5 hektar.

Selanjutnya PT Acces Propertindo Sentosa dengan HGB 1036 di Kelurahan Tondo seluas 20,4 hektar. HGB ini berakhir pada 8 Maret 2044 dan masuk dalam Penlok seluas 20,4 hektar.

Terakhir PT Hasfarm Hortikultura dengan dua HGU, yakni HGU 02 Pombeve seluas 104 hektar yang berakhir pada 26 Mei 2018 dengan luas yang masuk Penlok sebesar 104 hektar.

Dan HGU 02 Oloboju seluas 701hektar yang berakhir pada 26 Mei 2018. Dan masuk Penlok seluas 258 hektar.

Menteri dokumen surat yang diterima sejumlah media menjelaskan, terhadap bidang-bidang tanah yang masuk dalam penetapan lokasi tersebut sehingga meminta kepala Kanwil BPN Sulteng segera berkordinasi dengan tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta para pihak agar memperioritaskan lahan-lahan untuk kepentingan kebencanaan.

Dia juga memerintahkan kepala Kanwil BPN Sulteng tidak memperpanjang/pembaharuan terhadap hak-hak atas tanah yang sudah habis masa berlakunya, dan tanahnya diperuntukkan bagi pemenuhan  kebutuhan dalam rangka rehabilitasi/rekonstruksi  pascabencana, terutama untuk pembangunan Huntap.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Palu, Goenawan mengatakan pihaknya telah mendapat tembusan surat dari Menteri ATR/Kepala BPN RI tersebut. olagondronk/berbagai sumber

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublish

%d blogger menyukai ini: