Take a fresh look at your lifestyle.

Tapal Batas Sulteng-Sulbar Butuh Penyelesaian

400

PALU, KAREBA. ID | Permasalahan kawasan masih jadi problem utama di daerah ini. Salah satunya adalah persoalan konflik tapal batas antar daerah di wilayah kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dengan Pasang Kayu, Sulawesi Barat (Sulbar).

Hingga kini persoalan itu tak kunjung dituntaskan. Malah kian meruncing situasinya di lapangan, tepatnya di tiga desa Kec. Rio Pakava, yakni Desa Ambulawa, Bonemawara dan Ngovi, ujar Muh. Masykur kepada Kabarselebes.

Ketua Fraksi Partai NasDem ini menjelaskan, konflik tapal batas ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun tidak pernah menemukan solusi permanen karena banyaknya konflik kepentingan.

Tapal batas yang beberapa tahun lalu dibuat oleh aparat TNI tidak ampuh menjadi alat batas permanen antara wilayah Kec. Rio Pakava dan Pasangkayu.
Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang warga, Samsul, menjelaskan sejak tiga tahun terakhir ini sudah kurang lebih ratusan hektar wilayah Kecamatan Rio Pakava dicaplok oleh pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu. Dan sekitar 30 hektar tanah di Desa Bonemarawa sudah dijadikan areal persawahan oleh Pemda Pasangkayu.

Termasuk tapal batas yang dulunya sudah dipasang oleh aparat TNI di jembatan kebun PT Lestari Tanah Teladan (LTT), sekarang sudah digeser dengan menggunakan alat berat, ungkap Samsul.

Menurutnya, memang waktu pengukuran tapal batas tidak dilakukan secara menyeluruh karena pada waktu itu, saat pengukuran dilakukan kondisi lagi banjir. Sehingga mereka hanya menarik titik dan pasang tapal batas antar ujung.

Merespon hal itu, Masykur menegaskan bahwa kondisi ini ibarat “api dalam sekam”, jika Pemda terus menerus melakukan pembiaran dan menutup mata maka cepat atau lambat konflik ini akan pecah.

Lebih lanjut Masykur menyampaikan alasan kenapa Pemda harus respon cepat (quick respon) menuntaskan soal PAL Batas ini karena ini menyangkut eksistensi wilayah Sulawesi Tengah dan hak-hak keperdataan warga Sulteng. Sebab ada banyak jiwa yang menggantungkan hidup dan penghidupan disana.

Masa wilayah kita sudah dicaplok lantas Pemda malah menutup mata. Saya kira ini yang tidak kita harapkan. Olehnya, kita berharap Pemda Provinsi segera merespon hal ini, tutup Masykur. kabarselebescom/kareba.id/2016

 

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublish

%d blogger menyukai ini: