Take a fresh look at your lifestyle.

TERANCAM DIBERHENTIKAN KARENA TERBITKAN SKPT BARU

275

PALU, KAREBA.id | Karena diduga menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang baru, Lurah Petobo Nur Hasan akan diperiksa tim investigasi Badan Kepegawain Daerah (BKD) Palu. Jika terbukti, akan diberhentikan secara tidak terhormat atau sanksi diberlakukan Demosi, penurunan jabatan satu tingkat dibawahnya.

Kepala BKD Kota Palu Moh. Rifani mengatakan pihaknya telah mengetahui kasus tersebut dan telah membentuk tim investigasi untuk melakukan pemeriksaan terkait diterbitkannya SKPT baru oleh lurah Petobo.

“Dalam waktu dekat kita akan periksa yang bersangkutan karena diduga telah menyalahgunakan wewenangnya dalam menerbitkan SKPT,” katanya.

Selain diduga menyalahgunakan wewenang, Nur Hasan juga dinilai telah melanggar instruksi Walikota Palu untuk tidak menerbitkan SKPT. Pasalnya, saat ini banyak SKPT yang terbit justru menimbulkan polemik karena tidak sesuai prosedur.

“Instruksi Walikota sudah jelas, tidak ada SKPT yang boleh dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Karena sekarang banyak permasalahan mengenai SKPT yang belum terselesaikan hingga saat ini,” beber Rifani.

Sementara, Lurah Petobo saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dirinya telah mengeluarkan 3 SKPT dengan luasan yang berbeda-beda. Namun ia enggan mengungkapkan secara detail dimana lokasi lahan tersebut.

“Pengeluaran SKPT itu berdasarkan keinginan mereka yang mengelola dan mengklaim lahan tersebut. Jadi saya selaku lurah hanya membantu mereka,” kata Nur Hasan di ruang kerjanya.

Dia menambahkan bahwa SKPT yang telah diterbitkan tersebut, saat ini masih diproses pembatalannya. Sementara mengenai instruksi walikota mengenai larangan penerbitan SKPT, ia berdalih baru mengetahui hal tersebut saat SKPT telah diterbitkan pihak kelurahan.

“SKPT itu sekarang sudah diproses pembatalannya, hal ini saya lakukan dari hasil koordinasi bersama Asisten 1, dan soal instruksi Walikota saya baru tahu saat melakukan koordinasi tersebut,” terangnya.

Terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang itu baru diketahui saat sejumlah warga di Kelurahan Petobo mengadu pada Asisten Bidang Pemerintahan dan BKD Kota Palu, karena mereka menilai bahwa penerbit SKPT tersebut tidak sesuai prosedur. BPN/KAREBA.id/2016

 

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublish

%d blogger menyukai ini: