Take a fresh look at your lifestyle.

Upah Perawat Honorer Sulteng Memprihatinkan

727

BESUSU, PALU-KAREBA.ID | Tenaga honorer yang bekerja disejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) diperkirakan berjumlah 2.800 an orang. Data ini sementara diverifikasi Ikatan Pegawai Honorer Indonesia (IPHI) Sulteng.

Tenaga kesehatan itu tidak mendapatkan upah layak sesuai standar Upah Minimun Provinsi (UMP) yakni sekitar Rp.1.807.775 sesuai Surat Keputusan (SK) Nomor 561/806/Disnakertranda-G.ST/2016 tanggal 1 November 2016, atau Upah Minimun Kota (UMK) Palu tahun 2017 sebesar Rp. 2.056.750.

Perawat honorer yang tersebar dibeberapa RSUD kabupaten\kota tersebut mendapat upah bervariasi, tergantung pemerintah daerahnya. Ada yang menerima Rp 1.000.000 an per bulan, ada yang hanya mendapatkan Rp.600.000, bahkan ada yang di rumah sakit pemerintah hanya diberi honorarium sebesar Rp. 300.000 per bulannya dan tenaga perawat di puskesmas bahkan menerima Rp. 200.000 per bulan.

Padahal, tak sedikit perawat tersebut sudah berumah tangga dan memilik beberapa anak, yang pasti membutuhkan sejumlah biaya untuk sehari-hari dan lainnya.

“Sangat minim upah kami. Saya sendiri menerima honor Rp. 600.000 per bulan, bahkan ada kawan sejawat yang menerima Rp.300.000 perbulan. Bagaimana bisa menopang biaya keluarga ?,” tegas salah peserta aksi saat turun dijalan kemarin Jum’at 7 Juli 2017 di DPRD Sulteng.

Selain upah yang tidak layak tersebut, perawat honorer itu tidak diberikan jaminan kesehatan dan jaminan tenaga kerja seperti halnya standar yang harus dimiliki pekerja.

“Kalau kami sakit, dan dirawat dirumah sakit tempat kami bekerja, tetap membayar tanpa potongan sepersen pun,” kata Maskur, Amd. Kep disela-sela aksi kemarin.

Perawat  honorer yang bekerja di RSUD Anutapura milik pemerintah Kota Palu ini berharap, aksi yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan pusat itu bisa menjadi harapan besar bagi ribuan sejawatnya agar mendapatkan kesejahteraan yang layak, terlebih pemerintah pusat dapat mengangkat mereka sebagai tenaga tetap dalam revisi UU ASN No. 5 tahun 2014 tentang ASN yang akan menjadikan tenaga perawat honorer, Bidan PTT, tenaga kontrak, penyuluh kesehatan, pertanian, perkebunan maupun tenaga tetap non PNS menjadi ASN yang saat ini lagi dibahas ditingkat DPR RI.

“Kami berharap besar kepada pemerintah daerah untuk menaikan upah kami agar layak dan pemerintah pusat bisa mengangkat kami menjadi ASN dalam revisi UU ASN yang saat ini digodok DPR RI,” harap Maskur yang juga ketua wadah perjuangan IPHI Sulteng itu. zainuddinmn/kareba.id/2017

 

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublish

%d blogger menyukai ini: