Take a fresh look at your lifestyle.

Wali Kota Hidayat : Jangan Ganggu Pihak Yang Mau Bantu Pasca Bencana

Sertifikat Huntap Hak Milik Penghuninya

638

“Saya mohon, jangan ada pihak-pihak yang sengaja membuat tersinggung sejumlah pihak yang membantu kita menyediakan huntap dan lainnya hanya karena sesuatu yang tidak dipahami. Kalau Mereka tersinggung dan membatalkan niatnya, bagaimana ? Tanya ke saya biar saya jelaskan,”

Wali Kota Palu Drs Hidayat MSi

Palu, KAREBA. ID | Wali Kota Palu Drs Hidayat MSi angkat bicara soal adanya sejumlah pihak yang mengkritisi mengenai kontrak calon penerima Hunian Tetap (Huntap) yang dibangun oleh Yayasan Budha Tzu Chi di kompleks rumah Cinta Kasih Tadulako , kelurahan Tondo, terhadap penyintas korban bencana 2018 silam, diruang kerjanya Kamis, 16 Januari 2020 malam.

Hidayat mengatakan, April mendatang, pihak Yayasan akan menyerahkan huntap pada setiap calon penghuni yang telah melalui serangkaian syarat dan telah melalui verifikasi bersama pemerintah kota sebanyak 577 unit.

Huntap tersebut, juga sekaligus oleh pihak Budha Tzu Chi akan menyediakan fasilitas penunjang dalam hunian itu seperti tempat tidur dan perabot lainnya.

“Ada sejumlah container yang berisi perabot dalam huntap sudah berada disini. Itu semua disiapkan oleh pihak Yayasan Budha Tzu Chi sesuai loby yang pemkot usulkan,” tegasnya.

Dari 577 unit itu, mereka masih akan membangun sekitar 1.400 an hunian lagi sesuai yang disepakati, sehingga totalnya sebanyak 2.000 unit.

“Sesuai permintaan saya, mereka sahuti 2.000 unit rumah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan bertambah,” tambah Hidayat.

Terkait adanya pihak-pihak yang mengkritisi soal beberapa point kontrak yang disodorkan pihak Yayasan kepada calon penghuni huntap tersebut, pemkot Palu dalam hal ini Wali Kota Hidayat berharap tidak menyoalkan sehingga membuat keruh suasana dan membuat pihak-pihak yang membantu upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini, merasa terpojok dan dinilai tidak beritikad baik terhadap korban bencana.

“saya mohon, jangan ada pihak-pihak yang sengaja membuat tersinggung sejumlah pihak yang membantu kita menyediakan huntap dan lainnya hanya karena sesuatu yang tidak dipahami. Tanya ke saya biar saya jelaskan,” sebutnya.

Hidayat mengatakan, setiap calon penghuni yang nantinya akan memasuki huntap sudah selesai itu, akan menerima Sertifikat Hak Milik, bukan sertifikat lain seperti desas-desus diluar.

Jika ada yang kurang jelas, Hidayat meminta bisa menanyakan langsung kepadanya terkait urusan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dan menghindari perang opini yang mengusik para dermawan yang mau peduli dengan bencana di kota Palu.

“Tanyakan kesaya, biar saya jelaskan. Jangan asal lempar informasi yang belum jelas kebenarannya. Nanti tersinggung mereka (dermawan-red), dan mereka putuskan tidak mau bantu kita lagi, siapa yang bantu kita lagi ? ditambah lagi banyak akun-akun siluman yang menggunakan kesempatan itu menyebar fitnah dan buat kisruh keadaan dengan mempolitisasi suasan itu,” terang dia.

Wali Kota juga berharap pihak kepolisian untuk menertibkan akun-akun yang sengaja membuat kisruh keadaan dan membuat resah masyarakat. Sehingga para penyintas tersebut, merasa resah dan kebingungan atas situasi yang berlaku.

“Jangan kita tambah penderitaan mereka kasian. Tugas kita membantu meringankan yang mereka rasakan,” pinta Hidayat.

Diakhir pernyataan resmi Wali Kota Hidayat didepan sejumlah wartawan, dia menjelaskan sudah memerintah kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Palu agar tenaga kontrak sebanyak 350 yang sudah dinyatakan lulus sebagai tenaga pendamping masyarakat dalam penanganan renovasi rumah rusak ringan, sedang dan berat untuk segera bekerja sambil menunggu surat kontraknya selesai, agar dana yang sudah ada, segera diterima oleh yang berhak.

“Ganti rugi rumah rusak ringan, sedang dan berat itu akan diberikan dengan uang tunai melalui rekening pemilik sah dengan mengisi surat perjanjian bahwa akan menggunakan uang tersebut sesuai peruntukan. Jika yang sudah ada yang merenovasi rumahnya namun sudah lengkap terdata untuk pergantian biayanya,  tetap akan diberikan haknya sesuai aturan yang berlaku,” urai Hidayat.

Wali Kota juga menegaskan bahwa proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan anggaran stimulan tersebut akan dikawal pihak Kepolisian/TNI dari tingkat Babinsa/Babinkantibmas hingga Polres serta Polda dan Kejaksaan, sehingga meminimalisasi dari praktek KKN yang merugikan masyarakat yang menjadi korban bencana. olagondronk/kareba.id/2020

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublish

%d blogger menyukai ini: