Take a fresh look at your lifestyle.

Wali Kota Palu dan Kakanwil BPN Sulteng Duduk Bersama

Terkait Lahan di Tondo dan Talise

237

Palu, KAREBA. ID | Wali kota Palu, Drs. Hidayat, M.Si melakukan pertemuan bersama Kepala Kanwil BPN Sulawesi Tengah yang baru, Dr. Ir. Doni Janarto Widiantono, M.Eng.Sc Selasa, 26 November 2019 di Kantor wilayah BPN Sulawesi Tengah.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Sigi, Moh. Irwan Lapata, Kepala BPN kota Palu, serta para pejabat BPN Sulteng dan pejabat pemerintah kota Palu lainnya.

Wali Kota Palu menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kakanwil BPN Sulteng baru yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing terkait lahan di kelurahan Talise dan Tondo.

“Tentunya sharing-sharing ini dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada kegelisahan dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” Tegasnya.

Wali kota mengatakan sesuai perintah Presiden percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus selesai dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, olehnya lahan untuk pembangunan Huntap maupun fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya harus segera disediakan.

“Saya kira persoalan rehab rekon bukan hanya berbicara tentang lahan Huntap, namun juga ketersediaan lahan-lahan lain untuk membangun sekolah, rumah sakit, puskesmas, pasar, maupun kantor pemerintahan yang notabene berada di zona merah rawan bencana,” jelas Hidayat.

Oleh karena itu, dia memohon agar kiranya BPN khususnya Kanwil BPN Sulawesi Tengah untuk mengakomodir lahan HGB yang sudah selesai masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi.

“Kita sudah buat masterplan di kawasan itu dan sudah kita masukan di tata ruang. Olehnya kita perlu duduk bersama karena kita sementara melakukan revisi tata ruang. Sekarang dalam proses pembahasan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah,” lanjutnya.

Hidayat juga berharap kepada Kanwil BPN Sulteng agar tanah yang diberikan oleh Bupati Sigi kepada Pemerintah kota Palu yang belum bersertifikat, dapat dimanfaatkan untuk warga Petobo. Jika sudah bersertifikat, katanya agar dapat dilakukan LC atau Land Consolidation. zmn/kareba.id/2019

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublish

%d blogger menyukai ini: