Take a fresh look at your lifestyle.

YMM TOLAK RENCANA PUNGUTAN DI SMKN 2 PALU

425

PALU, KAREBA.id | Rencana Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Palu akan memungut dana kebutuhan sejumlah kegiatan dan penunjang di sekolah itu, mendapat respon dari Lembaga pemerhati pendidikan Yayasan Masangu Maroso (YMM) Silawesi Tengah.

Pihak SMKN 2 Palu atau sebelumnya dikenal dengan SMEA Palu berenacan akan melakukan pungutan dana sebesar Rp.1.750.000,- kepada siswa-siswinya. Pungutan tersebut untuk membiayai sekitar 13 item kebutuhan antara lain berupa uang meja Rp. 150 ribu, untuk kantin Rp.75 Ribu, pengadaan Laptop/computer/alat ujian online sebesar Rp. 350 ribu, dana pembuatan pagar dan pemeliharaan taman sebesar Rp. 225 ribu, uang semester Rp. 100 ribu, uang pemeliharaan rumah ibadah Rp. 50 ribu, dan sejumlah pungutan yang mencapai Rp.1.750.000 per siswa/siswi.

Kordinator Program YMM, Adonk Saifullah dengan tegas mengatakan menolak kebijakan yang akan diterapkan sekolah itu. Menurutnya, kebijakan pungutan yang dibebankan ke siswa-siswi tersebut bertentangan dengan kebijakan Walikota Palu Drs Hidayat MSi yang berkeinginan semua sekolah itu murah dan terjangkau.

Dia bersama Timnya juga pernah melakukan investigasi dibeberapa sekolah terkait dengan pungutan-pungutan yang tidak sesuai aturan dan hukum yang berlaku dan merilis ke media massa sehingga mendapat respon positif dari Walikota Palu dengan menindak tegas oknum kepala sekolah yang melakukan praktek pungutan itu. “Beberapa bulan lalu, Walikota sudah menindak tegas oknum yang melakukan praktek pungutan-pungutan yang tidak jelas itu,” katanya.

Jika pihak SMKN 2 memaksakan kebijakan itu, Adonk bersama timnya akan melakukan investigasi kembali untuk mengumpulkan data dan bukti dan melaporkan ke Pemkot Palu dan Dewan Pendidikan Nasional.

Senada dengan itu, Iis Ukkas dan Ramlah Ibeth yang juga penggiat pendidikan di Sekolah Alam Salena merasa kesal dengan kebijakan yang akan diterapkan sekolah tersebut. Masyarakat berkeinginan mendapatkan sekolah murah dan terjangkau sesuai visi pemerinta kota Palu. Jika ada sekolah-sekolah baik tingkat TK hingga SMU/SMK memaksakan kehendak dengan memungut biaya operasional dan kebutuhan sekolah kepada peserta didiknya, ini akan berakibat ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena menurut mereka, 20 persen anggaran Negara sudah diamanatkan untuk pendidikan. “Kalau dipungut hingga Rp. 1.750.000, maka tersiksalah hampir seluruh wali murid. Itu sangat besar jumlahnya, pak Walikota sudah tegaskan tidak ada lagi pungutan-pungutan kepada peserta didik. Eh kenapa adalagi yang coba-coba,” kata mereka keheranan. OLAGONDRONK/KAREBA.id/2016

 

Tinggalkan balasan

Email tidak akan dipublish

%d blogger menyukai ini: