BANGKOK, KAREBA – Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi Partai NasDem, Mutmainah Korona, tampil sebagai pembicara dalam forum Bangkok Climate Action Week atau BKK CAW 2026 di Lumpini Hall, Bangkok, Thailand, pada Senin (05/10), untuk membahas aksi iklim subnasional.
Dalam forum internasional bertajuk Closing ASEAN Climate Action Gap with Subnational Parliament and Youth Movement tersebut, Mutmainah Korona memaparkan pengalaman konkret Kota Palu dalam mengintegrasikan isu lingkungan hidup ke dalam kebijakan fiskal dan regulasi daerah.
Mutmainah Korona menyoroti adanya ketimpangan Dana Bagi Hasil sumber daya alam serta tingginya persentase perusahaan tambang yang mengabaikan kewajiban jaminan reklamasi, sehingga merugikan daerah.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Mutmainah Korona mendorong penerapan Ecological Fiscal Transfer secara nasional agar daerah yang menjaga fungsi ekologis mendapatkan alokasi insentif anggaran yang lebih adil.
Ia menegaskan bahwa posisi DPRD sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan hijau karena dampak krisis ekologis dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
“Sebagai anggota parlemen daerah, kami di DPRD Kota Palu menyadari betul bahwa masalah lingkungan hidup itu dialami secara lokal. Namun, tantangan terbesarnya adalah ruang fiskal daerah yang sangat terbatas. Rata-rata alokasi APBD untuk pengelolaan sampah misalnya, hanya sekitar 0,6 persen, padahal 75 persen sampah belum terkelola dengan baik. Masalah utama kita di daerah bukanlah kekurangan kebijakan, melainkan kekurangan eksekusi,” tegas Mutmainah Korona, Anggota DPRD Kota Palu.
Selain itu, Mutmainah Korona juga membagikan praktik baik yang telah diperjuangkan di Kota Palu, seperti pengusulan prinsip fiskal ekologis ke dalam RPJMD serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kota Hijau yang mencakup program pemanenan air hujan.
Memasuki periode Kaukus Parlemen Hijau Daerah 2026 hingga 2031, Mutmainah Korona berkomitmen membawa parlemen daerah se-Indonesia memperkuat fungsi pengawasan APBD berbasis lingkungan dan mendorong kebijakan iklim berperspektif inklusi sosial.
Sesi internasional ini turut menghadirkan aktivis iklim muda dari Local Development Institute, Cindy Yubawa serta Natida Rattanasawat, dengan dimoderatori oleh Zinedine dari PINUS Indonesia.