, KAREBA – Ketua Komisi B Kota Palu, Rusman Ramli, bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu berkonsultasi dengan Badan Pusat Statistik Republik untuk memperkuat basis data pelanggan Barang dan Jasa Tertentu atas tenaga listrik pada Jumat (09/10).

Konsultasi tersebut membahas ketersediaan data pelanggan yang akurat sebagai dasar mengidentifikasi objek pajak sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dari sektor pajak listrik tahun 2026.

Rusman mengatakan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas tenaga listrik merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Palu yang memiliki potensi cukup besar untuk terus ditingkatkan.

“Kehadiran Komisi B dan Bapenda untuk memastikan langkah konkret apa yang perlu dirumuskan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan tersebut,” kata Rusman Ramli selaku Ketua Komisi B DPRD Kota Palu seusai kegiatan konsultasi.

Ia mengungkapkan bahwa penerimaan dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas tenaga listrik pada tahun 2025 lalu berhasil mencapai Rp59,7 miliar. Sementara itu, target penerimaan dari sektor serupa pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp75 miliar.

Dengan target yang lebih tinggi tersebut, Pemerintah Kota Palu dinilai perlu mengoptimalkan penerimaan pajak listrik melalui penguatan pendataan dan identifikasi objek pajak yang lebih mendalam.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas tenaga listrik ditetapkan sebesar 10 persen untuk konsumen atau pelanggan PLN.

Menurut Rusman, data pelanggan yang lengkap, akurat, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi kebutuhan penting untuk memastikan potensi pajak dapat dihitung secara tepat.

Optimalisasi penerimaan pajak listrik juga diharapkan berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, khususnya penyediaan penerangan jalan umum di berbagai jalan, lorong, dan kawasan permukiman.

“Dengan dukungan data yang memadai, potensi penerimaan pajak diharapkan dapat dimaksimalkan untuk memperkuat PAD dan mendukung kebutuhan pelayanan masyarakat,” pungkas Rusman Ramli.

Rombongan Komisi B DPRD dan Bapenda Kota Palu diterima langsung oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BPS, Martin Wibisono. Turut hadir Kepala BPS Kota Palu Agus Santoso, Kepala Bapenda Kota Palu Imran M. Lataha, serta Pelaksana tugas Sekretaris Bapenda Kota Palu Syarifudin.