PALU, KAREBA – Ketua Komisi C DPRD Kota Palu, Abdurahim Nasar Al-Amri, mendesak pihak perusahaan agar segera memberikan lahan pengganti bagi warga Kompleks Pondok Karya di kawasan Lingkungan Industri Kecil Tondo yang terancam kehilangan tempat tinggal setelah bermukim selama puluhan tahun.
“Intinya satu saja. Di saat kau mau ambil lahan itu, kau mau ke manakan rakyat? Rakyat yang di situ bukan baru satu tahun enam bulan. Ada yang sudah 30 tahun, ada yang 25 tahun,” tegas Abdurahim Nasar Al-Amri, Ketua Komisi C DPRD Kota Palu, saat menerima perwakilan warga di ruang rapat utama.
Wim juga menyoroti peredaran kabar kompensasi nominal kecil di tengah masyarakat yang dinilai tidak sebanding dengan ancaman kehilangan tempat tinggal tetap bagi warga transmigrasi tersebut. Sebagai langkah lanjutan, Komisi C DPRD Kota Palu berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat untuk meminta penjelasan resmi dari perusahaan serta pihak pemerintah terkait.
“Pak Gubernur, menurut informasi yang beredar, sudah meminta kepada pihak perusahaan untuk memberikan lahan. Nanti pemerintah yang membangunkan rumah. Itu yang mau kami tanyakan dan lihat jawaban perusahaan,” ujar Abdurahim Nasar Al-Amri, Ketua Komisi C DPRD Kota Palu, terkait rencana koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Pihak DPRD memastikan akan berupaya mencari solusi konkret melalui dukungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Palu maupun bantuan provinsi, dengan catatan perusahaan telah memberikan kepastian hukum atas penyediaan lahan pengganti bagi warga LIK Tondo.