PALU, KAREBA – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dr. Reny A. Lamadjido meluapkan kemarahannya akibat rendahnya realisasi Dana Dekonsentrasi Sulawesi Tengah yang bersumber dari APBN 2026. Hingga triwulan II, serapan anggaran pada 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut baru menyentuh angka 25 persen atau sekitar Rp 13,3 miliar dari total pagu Rp 55,5 miliar.
Rendahnya capaian ini memicu kekhawatiran karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat terancam ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Wagub Reny menyemprot para kepala OPD yang terkesan menutup-nutupi masalah dan tidak melaporkan progres Dana Dekonsentrasi Sulawesi Tengah kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
“Mohon perhatian bapak dan Ibu-Ibu kepala OPD segera dilaporkan ke ibu Sekprov anggaran Dekonsentrasi dan pembantuan dari APBN ini ya, jangan lagi diam-diam, nanti ada masalah baru di laporkan,” kata Reny A. Lamadjido, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
Wagub Reny menegaskan agar seluruh jajaran birokrasi meninggalkan pola kerja yang hanya berorientasi pada kegiatan seremonial. Ia menuntut pengelolaan data dan manajemen risiko yang lebih cepat agar hasil pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas secara nyata.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah Teddy Suhartadi Permadi memperingatkan bahwa sisa anggaran yang tidak terpakai akan ditarik ke rekening khusus pusat. Proses untuk meminta kembali dana tersebut sangat sulit karena memerlukan Keputusan Presiden (Keppres) dan sewaktu-waktu bisa dialihkan untuk daerah lain.
“Kalau sampai ada sisa anggaran dari dana dekon dan pembantuan ini akan ditarik kembali oleh pusat dan disimpan di rekening khusus dan untuk memintanya kembali jika daerah memerlukannya agak sulit,” ujar Teddy Suhartadi Permadi, Kepala Kanwil DJPb Sulteng.
Sekprov Sulteng Novalina turut menegaskan pentingnya efisiensi mengingat sulitnya mencari sumber pendanaan saat ini. Salah satu poin krusial adalah Dana Dekonsentrasi Sulawesi Tengah di Dinas Nakertrans sebesar Rp 18 miliar yang realisasinya masih nol persen hingga akhir Juni.
Pihak BPKP Sulteng juga dilibatkan dalam evaluasi ini untuk memastikan setiap OPD melakukan percepatan serapan. Kepala Disnakertrans Muh. Syahrul Syam beralasan kendala aplikasi kementerian menjadi penyebab utama keterlambatan pelaksanaan program di instansinya.
