JAKARTA, KAREBA. Pemerintah pusat resmi meluncurkan rangkaian kebijakan strategis untuk menjaga Harga BBM dan Beras Lebaran 2026 agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat luas. Langkah ini mencakup peluncuran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras serta kepastian harga Pertalite yang dipastikan tidak akan naik. Kebijakan tersebut diperkuat dengan percepatan pencairan bansos PKH dan BPNT tahap satu yang mulai direalisasikan pada awal Maret 2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa stok BBM subsidi dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan selama 21 sampai 25 hari ke depan. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi fluktuasi Harga BBM dan Beras Lebaran 2026 dengan memperkuat stok cadangan energi nasional di tengah ketidakpastian harga minyak dunia. Pemerintah memutuskan untuk menanggung selisih harga melalui APBN agar masyarakat tidak terbebani kenaikan biaya transportasi selama periode mudik.
“Untuk harga BBM subsidi, saya pastikan bahwa sampai dengan hari raya tidak ada kenaikan apa pun. Kami sudah melakukan rapat dengan Dewan Energi Nasional (DEN), dan kami sudah mengantisipasi bahwa stok BBM kita untuk menjelang lebaran,” kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Pada sektor pangan, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menyalurkan 828 ribu ton beras melalui skema SPHP. Distribusi beras SPHP dilakukan demi menjaga Harga BBM dan Beras Lebaran 2026 tidak memicu inflasi nasional yang memberatkan daya beli. Dengan subsidi sebesar Rp4,97 triliun, harga beras di pasar tradisional dan ritel modern akan dipatok sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram untuk wilayah Jawa.
“Setelah pada Januari dan Februari 2026 telah terlaksana SPHP beras kelanjutan dari program 2025, mulai awal Maret ini SPHP beras tahun 2026 resmi berjalan lagi sampai akhir tahun,” kata Andi Amran Sulaiman, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian.
Selain menjaga pasokan, pemerintah juga mulai mencairkan dana perlindungan sosial bagi 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diberikan sebesar Rp600.000 untuk akumulasi tiga bulan pertama guna mendongkrak daya beli warga miskin. Penyaluran ini dilakukan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera di bank penyalur dan kantor pos sejak 02/03 hingga akhir bulan ini.
“Sekarang sudah proses penyaluran. Nah, nanti pada bulan April dievaluasi. Ada perubahan daftar, karena dinamis dan terus diperbaharui. Alokasinya tetap sekitar 18 juta KPM,” kata Saifullah Yusuf, Menteri Sosial.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan koordinasi antarlembaga telah diperketat melalui Satgas Saber Pelanggaran Pangan untuk mencegah penimbunan stok di lapangan. Ia menjamin distribusi bahan pokok akan berjalan lancar dari Sumatera hingga Papua demi kenyamanan umat muslim merayakan Idul Fitri. Pemerintah optimis Harga BBM dan Beras Lebaran 2026 tidak akan bergejolak jika stok di lapangan tetap melimpah dan jalur distribusi tidak terhambat.
