JAKARTA, KAREBA. Perusahaan teknologi raksasa Alphabet melalui Google dan YouTube memaparkan alasan Google dukung PP Tunas namun menolak kebijakan larangan total akses bagi anak di bawah 16 tahun. Sikap ini diambil guna merespons regulasi perlindungan anak di ranah digital yang mulai diberlakukan secara bertahap oleh Pemerintah Indonesia.
Google berargumen bahwa pendekatan pelarangan total dapat menghambat potensi edukasi digital bagi generasi muda. Perusahaan lebih memilih penguatan fitur kontrol orang tua dan verifikasi berbasis kecerdasan buatan sebagai solusi teknis untuk menyaring konten yang tidak pantas tanpa menutup akses sepenuhnya.
“Regulasi yang efektif seharusnya menghargai perbedaan tahapan perkembangan anak dan remaja sesuai usianya dengan memberikan keleluasaan bagi orang tua untuk memilih, daripada langsung menerapkan pelarangan menyeluruh,” tulis manajemen dalam Blog Resmi Google Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan PP No. 17/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas pada 28/03/2025. Regulasi ini menargetkan perlindungan bagi 70 juta anak Indonesia dari ancaman perundungan siber, judi online, hingga eksploitasi seksual yang kian marak.
“Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik justru bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat,” kata Prabowo Subianto, Presiden RI.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut alasan Google dukung PP Tunas tetap harus diikuti dengan kepatuhan terhadap sanksi yang berlaku. Platform yang gagal memoderasi konten atau memverifikasi usia anak akan dikenakan denda administratif hingga pemutusan akses layanan secara permanen mulai 28/03/2026.
“Akan kena sanksi, mulai dari sanksi administratif berupa denda, hingga kalau yang memang sudah berulang akan ditutup,” kata Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital RI.
Data internal kementerian mengungkapkan terdapat 5,5 juta kasus pornografi anak di Indonesia dalam empat tahun terakhir. Kondisi darurat ini menjadi landasan kuat mengapa alasan Google dukung PP Tunas menjadi sorotan publik dalam upaya menekan angka kriminalitas digital yang menyasar balita hingga remaja.
