JAKARTA, KAREBA. Sebanyak 4.000 ASN pindah ke IKN secara bertahap sepanjang tahun 2026 untuk memulai aktivitas pemerintahan di Kalimantan Timur. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memaparkan rencana ini dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin, 30/03.
Pemindahan ribuan aparatur tersebut melibatkan pegawai dari 16 kementerian dan lembaga yang berbeda. Program ini telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang mengatur skema pemindahan aparatur sipil negara ke ibu kota baru secara sistematis.
Guna menunjang keberadaan 4.000 ASN pindah ke IKN, pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Proyek tersebut mencakup hunian, sistem air minum, jaringan perpipaan, hingga infrastruktur jalan utama yang terintegrasi.
“Pada tahun 2026 sebagai tahun kedua kontrak tahun jamak tersebut, pembangunan batch ke-2 ini dilanjutkan dengan alokasi yang telah kami siapkan dalam DIPA tahun 2026 sebesar Rp3,7 triliun,” kata Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
Selain fokus pada hunian, anggaran tersebut digunakan untuk menyelesaikan gedung legislatif dan yudikatif. Basuki memastikan infrastruktur pendukung seperti Multi-Utility Tunnel, embung, dan kolam retensi juga menjadi prioritas pembangunan fisik tahun depan.
Kesiapan gedung perkantoran menjadi kunci utama agar 4.000 ASN pindah ke IKN dapat bekerja dengan optimal. Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan bahwa gedung Wakil Presiden juga sudah siap digunakan lengkap dengan furnitur penunjang.
“Tahun ini bisa karena gedungnya sudah jadi, furniturnya juga yang sementara juga sudah,” kata Basuki Hadimuljono, Kepala OIKN.
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran negara dalam proyek ini. Ia meminta agar aset gedung yang sudah selesai segera ditempati guna menghindari beban biaya perawatan yang membengkak.
“Bagaimana kita memanfaatkan itu, Pak? Jahat kita sama rakyat, barang berdiri, enggak digunakan, uang dibakar untuk maintenance,” kata Deddy Sitorus, Anggota Komisi II DPR RI.
