JAKARTA, KAREBA — Pemerintah Indonesia secara resmi menangguhkan seluruh agenda terkait Board of Peace Indonesia menyusul eskalasi perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa prioritas diplomatik saat ini dialihkan sepenuhnya untuk merespons situasi darurat di wilayah Iran dan Timur Tengah.
Langkah penangguhan Board of Peace Indonesia ini muncul setelah adanya tekanan domestik yang kuat dari berbagai kelompok masyarakat termasuk Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada 01/03/2026. Keputusan ini diumumkan secara terbuka pada Selasa malam, 03/03/2026, setelah pertemuan intensif dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta.
“Semua diskusi terkait Board of Peace ditangguhkan karena fokus sepenuhnya beralih ke keadaan di Iran. Kami juga akan berdiskusi dengan sekutu kami di Teluk, karena mereka juga menghadapi serangan,” kata Sugiono, Menteri Luar Negeri Indonesia.
Meskipun aktivitas Board of Peace Indonesia ditunda, pemerintah tetap berkomitmen pada penyediaan pasukan perdamaian hingga 8.000 personel untuk wilayah Gaza. Sebanyak 1.000 tentara tahap pertama dijadwalkan siap diterjunkan pada April 2026 sebagai bagian dari pasukan stabilisasi dengan mandat resmi dari PBB.
Presiden Prabowo Subianto dilaporkan terus melakukan evaluasi mendalam mengenai kelanjutan posisi Indonesia dalam inisiatif yang diusulkan Donald Trump tersebut. Pemerintah menegaskan tidak akan ragu untuk menarik diri sepenuhnya jika misi tersebut dianggap tidak lagi relevan dengan kepentingan politik Palestina.
“Presiden menyatakan kami akan menilai sejauh mana Board of Peace masih dapat melaksanakan misinya. Jika tidak, maka kami akan mundur, itu sangat jelas,” kata Sugiono, Menteri Luar Negeri Indonesia.
Saat ini kementerian luar negeri juga sedang mematangkan rencana evakuasi bagi 15 warga negara Indonesia yang berada di Teheran. Selain fokus pada keselamatan warga, Indonesia tetap menawarkan peran sebagai mediator untuk meredakan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran di kancah global.
