JAKARTA, KAREBA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberadaan Board of Peace Indonesia akan terus berlanjut sebagai instrumen diplomasi meskipun terdapat desakan dari sejumlah ulama agar Indonesia segera menarik diri dari forum tersebut.
Langkah ini diambil menyusul pertemuan maraton di Istana Kepresidenan Jakarta bersama tokoh nasional dan organisasi massa Islam pada 05/03. Prabowo memandang keanggotaan dalam Board of Peace Indonesia sangat krusial untuk menavigasi kepentingan nasional di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Sebelumnya, desakan muncul dari Majelis Ulama Indonesia agar Indonesia keluar dari forum bentukan Donald Trump tersebut sebagai bentuk protes atas serangan militer di Timur Tengah. Namun, Prabowo meyakini bahwa berjuang dari dalam atau strategi struggle from within jauh lebih efektif untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui Board of Peace Indonesia.
“Bapak Presiden mempertanyakan, jika kita keluar, forum mana lagi yang tersedia untuk meja perundingan perdamaian?” kata Nusron Wahid, perwakilan Majelis Ulama Indonesia.
“Bapak Presiden ingin bertukar pandang dengan tokoh tersebut,” kata Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.
Selain aspek perdamaian, keanggotaan ini berkaitan erat dengan kesepakatan dagang Agreement on Reciprocal Trade yang menurunkan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Keberlangsungan Board of Peace Indonesia menjadi bagian dari perhitungan dampak ekonomi global, terutama pada pasokan energi dan komoditas strategis nasional.
“Presiden memberikan update, briefing tentang berbagai perkembangan terbaru yang terjadi di dunia, khususnya berkaitan dengan yang selama ini sudah menjadi perhatian banyak di antara kita yaitu mengenai yang paling mutakhir tentunya perkembangan perang atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran,” kata Hassan Wirajuda, mantan Menteri Luar Negeri.
Pemerintah menjanjikan akan mengevaluasi posisi Indonesia jika forum tersebut terbukti gagal memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dunia. Hingga saat ini, stabilitas ekonomi dan jalur perundingan menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi dinamika geopolitik yang kian memanas.
