JAKARTA, KAREBA – Pemerintah Indonesia resmi menyiapkan langkah pemangkasan anggaran pada berbagai Kementerian dan Lembaga guna menjaga Defisit APBN 2026 agar tetap berada di bawah batas 3 persen terhadap Produk Domestik Buruto. Kebijakan strategis ini diambil sebagai respons atas tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh ketidakpastian geopolitik global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa penyisiran anggaran dilakukan untuk memastikan disiplin fiskal tetap terjaga di tengah ancaman resesi. Efisiensi ini akan menyasar pos belanja operasional yang dinilai non-esensial seperti perjalanan dinas dan pengadaan kendaraan dinas di seluruh instansi pemerintah.
“Langkah yang diambil per hari ini adalah pemotongan anggaran supaya defisit tidak lewat daripada 3%,” kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Selain belanja rutin kementerian, program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki pagu Rp335 triliun juga tidak luput dari evaluasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi untuk melakukan penghematan pada komponen non-makanan dalam program tersebut jika lonjakan harga minyak mentah terus memperlebar Defisit APBN 2026 melebihi ambang batas aman.
“Saya pikir gitu, tidak harus Rp335 triliun,” kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Pemerintah menegaskan bahwa substansi penyediaan makanan dalam program MBG akan tetap dipertahankan, namun efisiensi akan difokuskan pada belanja jasa, logistik pendukung, serta pengadaan alat teknologi informasi. Langkah ini dianggap perlu karena setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar 1 dolar AS diperkirakan dapat menambah beban defisit hingga Rp6,8 triliun.
Pihak Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga telah menyiapkan skenario terburuk termasuk penerbitan Perppu jika kondisi ekonomi global mengalami krisis hebat. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar batas defisit 3 persen tetap menjadi alat disiplin anggaran nasional kecuali dalam keadaan darurat yang luar biasa.
Hingga pertengahan Maret 2026, serapan anggaran MBG tercatat telah mencapai Rp44 triliun atau sekitar 13,1 persen dari total pagu. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan tetap menunggu keputusan final dari pemerintah pusat terkait penyesuaian anggaran yang sedang digodok oleh kementerian teknis.
“BGN akan mematuhi semua keputusan yang diambil oleh Presiden terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis,” kata Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
Upaya menjaga Defisit APBN 2026 ini diharapkan dapat mempertahankan kepercayaan pasar internasional dan stabilitas ekonomi makro Indonesia. Seluruh kementerian diberikan waktu satu minggu untuk melaporkan hasil penyisiran anggaran internal mereka kepada Kementerian Keuangan sebelum keputusan final ditetapkan.
