JAKARTA, KAREBA Masalah kualitas udara Jakarta kembali menjadi sorotan publik akibat tingginya tingkat polusi dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini diperparah dengan pengumuman menyusutnya jaringan sensor independen Nafas pada (25/03) karena keterbatasan dana operasional.
Warga mengeluhkan udara pengap dan napas yang terasa berat, terutama pada subuh hingga pagi hari. Data historis mencatat bahwa tingkat polusi dan gas karbon monoksida tetap tinggi meskipun hujan deras melanda sejumlah kawasan seperti Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
Di tengah memburuknya kualitas udara Jakarta, masyarakat dikejutkan oleh kabar dari aplikasi pemantau udara Nafas. Pendiri Nafas mengumumkan bahwa mereka terpaksa memperkecil jaringan yang sebelumnya memiliki lebih dari 200 sensor di 15 kota tersebut.
“Setelah 6 tahun membangun jaringan sensor kualitas udara Nafas, kami harus mengambil keputusan yang sangat berat. Kami harus mengecilkan jaringan kami karena pendanaan untuk jaringan ini tidak cukup,” kata Piotr Jakubowski, Co Founder Nafas.
Piotr menambahkan bahwa jaringan tersebut kini diubah menjadi Yayasan Nafas agar menjadi milik publik. Masyarakat yang peduli dapat ikut menjaga keberlangsungan sensor ini melalui donasi di platform Kitabisa atau dengan menjadi sponsor.
Sementara itu, pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi atas krisis lingkungan ini. Faktor cuaca dan aktivitas manusia dinilai menjadi penyebab utama sulitnya mengendalikan polusi udara harian.
“Sumber pencemar udara Jakarta dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan faktor meteorologi, seperti angin, suhu, serta cuaca. Oleh karena itu, kerja sama lintas wilayah menjadi sangat penting,” kata Asep Kuswanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
Pemerintah pusat juga menyoroti penggunaan bahan bakar minyak yang tidak sesuai standar. Emisi dari kendaraan berbahan bakar kualitas rendah ini menyumbang porsi besar terhadap polusi di wilayah ibu kota dan sekitarnya.
“Kami sampaikan bahwa hampir 35 hingga 57 persen kualitas udara yang jelek di Jakarta, terkonfirmasi berasal dari BBM yang masih tinggi sulfurnya,” kata Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup.
Kebijakan tegas kini dinanti oleh publik untuk mengatasi krisis kualitas udara Jakarta yang telah berlangsung kronis sejak tahun 2019. Hal ini sejalan dengan komitmen pimpinan daerah untuk memberikan sanksi bagi para pelanggar aturan emisi lingkungan hidup.
“Kami ingin kebijakan ini tidak hanya bersifat imbauan, tetapi juga memiliki konsekuensi yang jelas,” kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
