JAKARTA, KAREBA – Indonesia tengah dilanda gelombang krisis kepercayaan investor yang semakin dalam, memicu gejolak pasar tajam dengan indeks saham anjlok dan rupiah menyentuh rekor terendah. Situasi ini menempatkan sorotan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang kebijakan populis serta agenda pertumbuhan agresifnya dinilai memperburuk kegelisahan pasar. Bank Indonesia (BI) merespons cepat dengan menaikkan suku bunga acuan secara tak terjadwal pada 9 Juni 2026, sebuah langkah darurat untuk menopang nilai tukar rupiah dan menenangkan investor.
Gejolak pasar ini terekam jelas di Jakarta, dengan Jakarta Composite Index (JCI) tercatat jatuh lebih dari 35% sejak awal tahun. Rupiah juga menyentuh rekor terendah 18.190 per dolar AS pada 9 Juni 2026, yang menjadikannya salah satu mata uang emerging market dengan kinerja terburuk, terdepresiasi hampir 8% sepanjang tahun berjalan. Kondisi ini memperparah krisis kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Sebagai respons darurat, Bank Indonesia di bawah Gubernur Perry Warjiyo, menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% pada 9 Juni 2026. Langkah ini diambil di luar jadwal rapat rutin, menggarisbawahi urgensi otoritas moneter untuk menstabilkan rupiah dan meredam tekanan pasar. Kenaikan suku bunga ini juga dianggap sebagai upaya pre-emptive untuk menjaga inflasi tetap dalam target pemerintah 1,5%-3,5%.
Dalam penjelasan kepada investor dari Eropa, Amerika Serikat, dan Asia, Senior Deputy Governor Bank Indonesia, Destry Damayanti, mengungkapkan bahwa bank sentral telah berupaya menenangkan pasar. “Bank Sentral telah memberi penjelasan kepada investor dari Eropa, Amerika Serikat, dan Asia setelah kenaikan suku bunga tak terjadwal,” kata Destry Damayanti, Senior Deputy Governor Bank Indonesia.
Namun, pasar tampaknya masih menilai bahwa kenaikan suku bunga saja belum cukup untuk memulihkan kepercayaan jangka panjang. Kekhawatiran investor tertuju pada arah kebijakan ekonomi pemerintah, terutama karena kebijakan yang dianggap berubah-ubah, komunikasi yang lemah, serta agenda pertumbuhan yang agresif. Kebijakan-kebijakan ini, menurut Reuters, berisiko menciptakan “doom-loop” di pasar Indonesia.
Moody’s juga telah memperingatkan dampak dari penekanan belanja publik untuk mendorong pertumbuhan. “Penekanan pada belanja publik untuk mendorong pertumbuhan menimbulkan risiko fiskal, terutama mengingat struktur pendapatan Indonesia yang lemah,” kata Moody’s.
Investor asing terus menarik dana dari pasar ekuitas dan obligasi Indonesia. Kepemilikan asing pada pasar obligasi tercatat turun tajam. Goldman Sachs memperkirakan bahwa potensi penurunan status pasar oleh MSCI dari emerging market ke frontier market pada Januari 2026 bisa memicu hingga USD 7 miliar arus keluar modal, menambah tekanan pada krisis kepercayaan investor ini.
Pemerintah dan Bank Indonesia kemudian mencoba menenangkan pasar melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang lebih sinkron. Reuters pada 10 Juni 2026 melaporkan bahwa pemerintah mulai mengambil sejumlah keputusan “bitter pill” atau obat pahit untuk menahan gejolak pasar dan memulihkan kepercayaan. Langkah-langkah penyesuaian kebijakan ini diharapkan dapat menahan penurunan rupiah dan memulihkan kepercayaan investor.
Thomas Pepinsky, profesor di Cornell University, menyoroti kompleksitas reformasi yang dibutuhkan. “Reformasi untuk mencapai target pertumbuhan Prabowo akan menuntut kompromi yang bisa merusak kepercayaan investor,” kata Thomas Pepinsky, Profesor di Cornell University.
Inti permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini bukan hanya soal pelemahan kurs, tetapi juga hilangnya kredibilitas kebijakan di mata investor. Pasar bereaksi negatif ketika perubahan kebijakan dianggap terlalu cepat, kurang terkomunikasikan, dan bertumpu pada belanja besar tanpa penopang fiskal yang cukup kuat. Pemulihan krisis kepercayaan investor akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan disiplin fiskal pemerintah ke depan.
