JAKARTA, KAREBA. Presiden Prabowo Subianto mulai menyoroti lambatnya eksekusi Program 3 Juta Rumah Prabowo yang menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahannya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, dalam peresmian proyek hunian vertikal di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta Pusat, pada Senin 16/03.
Hashim mengungkapkan bahwa Presiden sempat mempertanyakan progres pembangunan tersebut dalam pertemuan beberapa minggu lalu. Menurutnya, hambatan birokrasi di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru setahun berdiri menjadi alasan utama kesan lambatnya realisasi di lapangan.
“Saya terus terang saja, beberapa minggu lalu saya bertemu dengan presiden bicara mengenai program ini. Beliau tanya ‘Kenapa kok program perumahan agak lambat?’ Kesannya lambat, kesan di pemikiran presiden,” kata Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Perumahan.
Meskipun demikian, Hashim optimistis bahwa Program 3 Juta Rumah Prabowo akan segera terakselerasi melalui kerja sama dengan berbagai instansi. Salah satunya adalah pemanfaatan aset lahan strategis milik PT Kereta Api Indonesia yang akan digunakan untuk hunian berbasis Transit Oriented Development di berbagai kota besar.
“Tapi sebetulnya presiden ingin cepat dan terus terang saja, saya lihat saya bisa laporkan ke beliau, dengan partisipasi dari KAI, akan segera terwujud,” kata Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Perumahan.
Dalam kesempatan tersebut, Hashim juga memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan keluarganya dalam proyek nasional ini. Ia menegaskan bahwa pihak keluarga Presiden tidak akan mengambil bagian dalam bisnis kontraktor pembangunan rumah tersebut demi menjaga transparansi.
“Kita sudah sepakat, dan saya pribadi serta keluarga saya tidak akan berpartisipasi. Ini semua adalah kontraktor-kontraktor, kami tidak memiliki hubungan dengan mereka,” kata Hashim Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Perumahan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menambahkan bahwa program ini adalah solusi krusial untuk mengatasi backlog perumahan nasional. Pemerintah berkomitmen menyediakan hunian layak bagi masyarakat sebagai fondasi kesejahteraan keluarga.
“Beliau kokoh dalam komitmen dan sejak awal meyakini bahwa keluarga yang sehat itu berawal dari rumah yang baik, dan masyarakat yang berdaya itu berawal dari rumah yang sejahtera,” kata Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
