JAKARTA, KAREBA. Pemerintah berencana melakukan efisiensi pada Program Makan Bergizi Gratis dengan memangkas hari operasional dari enam hari menjadi lima hari per minggu. Kebijakan ini diprediksi mampu menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun pada tahun 2026 mendatang. Penyesuaian ini dilakukan untuk mengikuti durasi operasional mayoritas sekolah di Indonesia yang menerapkan lima hari belajar.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi pada Rabu 25/03 bahwa inisiatif pengurangan durasi Program Makan Bergizi Gratis ini datang langsung dari pihak pelaksana. Langkah ini menyesuaikan dengan hari efektif sekolah siswa yang mayoritas hanya berlangsung selama lima hari dalam seminggu. Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi ini tidak akan menurunkan standar gizi bagi anak sekolah.
“Jadi ada efisiensi juga dari MBG. Jadi ada pengurangan cukup banyak tuh, yang dia bilang saja Rp40 triliun hitungan pertama kasar, tetapi bisa lebih. Bukan saya motong ya, memang dia melakukan sendiri,” kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Penyesuaian ini dipandang perlu karena adanya tekanan pada fiskal negara meski anggaran Kementerian Keuangan telah menetapkan pagu Rp335 triliun untuk program tersebut. Target penerima manfaat sendiri mencapai 82,9 juta jiwa di seluruh wilayah Indonesia. Efisiensi ini menjadi bagian dari target penghematan belanja negara secara keseluruhan yang mencapai Rp81 triliun.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pada Jumat 27/03 menjelaskan bahwa mulai 2026 pihaknya akan memberikan makanan segar hanya saat siswa berada di sekolah. Hal ini berbeda dengan sistem tahun 2025 yang tetap menyalurkan makanan untuk dibawa pulang pada hari Jumat. Pihaknya menjamin kualitas makanan segar tetap terjaga meski ada perubahan frekuensi pemberian.
“Jika sekolah lima hari, maka mereka akan mendapatkan MBG lima hari, sementara jika ada sekolah yang enam hari, maka MBG diberikan enam hari. Berdasarkan data yang ada, mayoritas lama sekolah lima hari,” kata Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Namun rencana Program Makan Bergizi Gratis ini juga mendapat sorotan tajam dari parlemen terkait distribusi di lapangan yang belum maksimal. Anggota DPR mengkritik masih adanya temuan paket makanan berupa biskuit dan susu kotak, bukan makanan segar siap saji sesuai rencana awal. Pengawasan ketat diperlukan agar dana efisiensi tidak mengorbankan hak gizi para siswa.
“Buat apa ada dapur jika bahan makanan yang diberikan ke masyarakat berupa biskuit dan susu kotak?” kata Pulung Peranginangin, Anggota DPR Komisi XI.
