PALU, KAREBA – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Poboya menggelar demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, pada Rabu siang (18/02). Mereka mendesak agar DPRD menjembatani aspirasi mereka terkait persoalan pertambangan kepada Pemerintah Kota Palu.
Anggota DPRD Palu, Alfian Chaniago, menemui para demonstran dan menekankan perlunya sikap tegas dari Wali Kota Palu. Menurut Alfian, masyarakat tidak seharusnya dibiarkan berjuang sendiri, terutama dalam menghadapi dampak aktivitas tambang yang memengaruhi kehidupan mereka.
“Jangan dibiarkan masyarakat berjuang sendiri,” kata Alfian.
Alfian menyoroti pentingnya pembicaraan terbuka yang melibatkan semua pihak terkait, sebelum masyarakat meminta kebijakan seperti peraturan wali kota (perwali). Ia menambahkan bahwa dialog yang komprehensif diperlukan agar solusi yang dihasilkan bisa berimbang.
“Kalau mau melangkah ke penerbitan perwali, sebaiknya dibicarakan dulu bersama. Bisa tiga, empat, bahkan lima pihak duduk bersama mencari solusi,” ujar Alfian.
Ia juga menggambarkan kondisi memprihatinkan yang dialami Masyarakat Poboya yang bekerja di sektor tambang. Tekanan di lapangan membuat banyak penambang bekerja hingga dini hari hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini, menurut Alfian, tidak seharusnya terjadi, mengingat potensi sumber daya yang ada di wilayah mereka.
“Kasihan masyarakat. Mereka bekerja dari malam sampai subuh. Jangan sampai kita seperti budak di negeri sendiri,” tegasnya.
Selain masalah pertambangan, Alfian juga menyinggung keluhan warga, seperti warga Huntap Tondo, yang melaporkan berkurangnya pasokan air bersih. Berdasarkan laporan, sebagian air dialihkan untuk kepentingan perusahaan, yang semakin merugikan warga sekitar.
“Silakan berusaha, tetapi jangan sampai masyarakat yang dikorbankan. Tidak bisa kepentingan perusahaan lebih diutamakan dari warga,” kata Alfian.
Alfian menilai tuntutan Masyarakat Poboya adalah masukan yang lahir dari hati nurani. Lokasi tambang emas yang dikelola PT Citra Palu Minerals (CPM) berpotensi besar, dan seharusnya memberikan dampak positif bagi ekonomi warga, bukan sebaliknya.
“Harusnya masyarakat di sana tidak perlu lagi menyekop material untuk bertahan hidup. Mereka harus sejahtera. Apalagi ini tambang emas yang berada di tengah kota,” tegas dia.
Perwakilan dari Masyarakat Poboya menekankan bahwa mereka tidak menuntut agar aktivitas tambang dibuka secara bebas, melainkan meminta ruang kerja sementara menjelang Ramadan dan Idulfitri. Mereka berharap agar persoalan ekonomi yang semakin menekan bisa segera diatasi dengan solusi konkret.
“Intinya kami minta diberi ruang waktu kerja dulu untuk menghadapi puasa dan lebaran,” ujar salah satu perwakilan warga.
Dalam forum tersebut, DPRD Palu juga merencanakan pemanggilan terhadap Wali Kota Palu. Pertemuan tersebut diharapkan bisa dihadiri langsung oleh Masyarakat Poboya, agar semua pihak bisa mendengarkan langkah yang akan diambil oleh pemerintah dan DPRD secara terbuka dan berkeadilan.
