PALU, KAREBA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Muslimun, SE, kembali turun ke lapangan untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Dalam kegiatan reses Caturwulan I Tahun Sidang 2026 yang berlangsung di Jalan Lasoso, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Palu Barat, Rabu (4/2), Muslimun melontarkan pernyataan menarik mengenai hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya.
Legislator dari Dapil IV ini menegaskan bahwa dirinya tidak anti terhadap kritik. Justru, ia meminta masyarakat untuk aktif mengawasi kinerjanya selama menjabat. Muslimun mengibaratkan kritik masyarakat sebagai navigasi penting dalam perjalanan politiknya.
“Tolong kritik saya. Kritik itu ibarat lampu sein bagi saya agar tahu kapan harus berbelok atau berhenti. Sebagai manusia, saya pasti punya salah dan lalai,” tegas Muslimun di hadapan peserta reses yang terdiri dari tokoh agama, tokoh pemuda, hingga unsur PKK.
Ia menambahkan bahwa forum reses bukan sekadar seremonial, melainkan ajang pengingat agar anggota dewan tetap berada di jalur yang benar dalam memperjuangkan hak rakyat.
Muslimun menjelaskan bahwa pelaksanaan reses pada bulan Februari memegang peranan sangat krusial. Aspirasi yang terserap saat ini memiliki peluang besar untuk segera masuk dalam sistem perencanaan, mengingat proses penginputan program anggaran akan berlangsung pada bulan Maret. Targetnya, usulan prioritas dapat masuk dalam Anggaran 2026 atau selambat-lambatnya dikerjakan pada tahun 2027.
Sebagai bukti kinerja, Muslimun memaparkan capaiannya berupa 10 titik lampu jalan hasil pokok pikiran (Pokir) sebelumnya yang siap terealisasi tahun ini. Ini menjadi pemantik semangat warga untuk kembali menyuarakan kebutuhan mendesak di lingkungan mereka.
Sesi diskusi berlangsung dinamis. Seorang Imam Masjid setempat mengapresiasi kinerja Muslimun yang berhasil mengubah wajah lokasi reses tersebut.
“Dulu tempat kita berdiri ini seperti lahan sawah, tapi lewat aspirasi yang dikawal Pak Muslimun, alhamdulillah sekarang jalannya sudah disemen dan bagus,” ujarnya.
Meski demikian, warga menyoroti masalah drainase yang menyempit sehingga memicu kekhawatiran banjir, serta ketidakstabilan tegangan listrik di masjid yang mengakibatkan alat elektronik cepat rusak.
Menanggapi hal ini, Muslimun berkomitmen mengarahkan Dinas Perkim untuk mengecek teknis drainase lingkungan. Terkait listrik, meski kini ia duduk di Komisi B, Muslimun berjanji tetap menjalin komunikasi dengan PLN untuk mengatasi kendala di rumah ibadah tersebut.
Isu lingkungan juga menjadi sorotan utama. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu yang hadir merespons keluhan tumpukan sampah dengan data mengejutkan. Kota Palu menghasilkan sekitar 150 ton sampah per hari. DLH menantang warga untuk melihat ini sebagai peluang ekonomi, bukan sekadar masalah.
“Total penghasilan dari sampah plastik saja bisa mencapai 120 juta per hari jika dikelola dengan benar. Kami tantang warga, kalau ada kelompok yang siap membentuk Bank Sampah, akan kami fasilitasi,” ujar Ibnu Mundzir.
Sementara itu, Camat Ulujadi, Moh. Syafaat, mendorong warga memanfaatkan jalur reses ini karena responnya cenderung lebih cepat dibanding Musrenbang reguler. Di sisi lain, Lurah Kabonena mengingatkan warga untuk membayar retribusi sampah hanya melalui jalur resmi seperti aplikasi PAKAGALI atau loket kantor demi menghindari pungutan liar.LIA
