JAKARTA, KAREBA — Pemerintah Indonesia tengah melakukan kajian intensif terkait rencana penerapan WFH massal hemat BBM sebagai langkah proaktif menghadapi ketidakpastian pasokan energi akibat krisis global. Langkah strategis ini diambil menyusul ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berisiko mengganggu stabilitas harga minyak dunia dan ketahanan ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung agar jajaran kabinet melakukan langkah penghematan konsumsi energi secara signifikan. Kebijakan WFH massal hemat BBM dipandang sebagai opsi yang realistis merujuk pada keberhasilan pemerintah dalam menekan konsumsi energi selama masa pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu.
“Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita,” kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
“Dulu kita atasi COVID, berhasil kita. Dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar,” kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa skenario penghematan ini sedang dalam tahap exercise atau pendalaman teknis. Pemerintah juga memperhatikan kebijakan negara lain seperti Filipina dan Pakistan yang sudah lebih dulu menerapkan pengurangan hari kerja untuk menekan beban impor minyak mentah.
“Memang ada beberapa langkah yang akan dilakukan, sedang dikaji tentang apakah kita membutuhkan WFH. Menurut saya, semua kemungkinan itu bisa terjadi. Yang penting adalah penghematan terhadap BBM,” kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Meskipun wacana WFH massal hemat BBM terus dimatangkan, pemerintah memastikan bahwa stok bahan bakar nasional menjelang Lebaran 2026 masih dalam batas aman. Data terbaru menunjukkan cadangan Pertalite berada di posisi 24,39 hari dan solar subsidi selama 16,41 hari, namun penghematan tetap diperlukan untuk memperkuat cadangan jangka panjang.
“Saya kira kita harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan, saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat tapi kita harus hemat,” kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini masih bersifat kajian dan belum menjadi keputusan final yang berlaku untuk seluruh sektor. Selain penghematan melalui pembatasan mobilitas, kementerian terkait juga didorong untuk mempercepat efisiensi penggunaan listrik dan kendaraan dinas di lingkungan instansi pemerintah secara nasional.
