JAKARTA, KAREBA – Sejumlah fraksi di DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan langkah potong gaji pejabat negara demi menjaga stabilitas fiskal nasional. Kebijakan ini merupakan upaya antisipasi pemerintah terhadap dampak ekonomi global yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah membuka opsi pemangkasan anggaran tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/03). Beliau menekankan bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi risiko eksternal dengan melakukan penghematan konsumsi dalam dua hingga tiga tahun ke depan agar struktur ekonomi tetap kuat.
“Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman,” kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Dukungan terhadap wacana potong gaji pejabat ini datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyatakan kesiapan untuk mengawal kebijakan presiden. Langkah ini dinilai sebagai bentuk pengorbanan pejabat negara untuk kepentingan rakyat di tengah situasi dunia yang tidak menentu.
“PKB dengan suka cita mendukung penuh kebijakan presiden dalam menghadapi dampak konflik Timur Tengah,” kata Hasanuddin Wahid, Sekjen PKB dan anggota Komisi XI DPR RI.
Partai Golkar juga menyuarakan kesiapan serupa dan mendorong pemerintah untuk segera melakukan simulasi kebijakan agar tidak mengganggu daya beli masyarakat. Fraksi Golkar menilai penghematan ini sangat penting jika negara memang membutuhkan ruang fiskal yang lebih luas.
“Jika negara membutuhkan, kami siap dipotong gaji,” kata Muhammad Sarmuji, Ketua Fraksi Golkar DPR RI.
Sebagai referensi, pemerintah melirik langkah Pakistan yang memangkas gaji anggota parlemen hingga 25 persen serta menghapus gaji anggota kabinet. Di Indonesia, kebijakan penghematan anggaran sebelumnya melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 telah berhasil membukukan efisiensi sebesar Rp306,6 triliun pada awal tahun lalu.
“Pemotongan atau penyesuaian gaji pejabat tinggi, termasuk menteri dan anggota DPR, menjadi salah satu opsi kebijakan yang patut dipertimbangkan,” kata Herman Khaeron, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI.
Hingga saat ini, pemerintah masih mematangkan kajian dan simulasi teknis sebelum meresmikan kebijakan potong gaji pejabat tersebut. Langkah ini dipastikan tidak akan menyentuh belanja mandatory maupun program perlindungan sosial bagi masyarakat luas.
