JAKARTA, KAREBA. Pemerintah Republik Indonesia resmi mewajibkan platform Roblox Indonesia untuk memblokir seluruh akun anak di bawah usia 16 tahun mulai 28/03/2026 mendatang. Kebijakan tegas ini merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital atau PP Tunas serta Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2026.
Langkah pemblokiran ini ditujukan untuk melindungi sekitar 70 juta anak Indonesia dari ancaman konten berisiko seperti praktik grooming hingga kecanduan digital. Roblox yang memiliki sekitar 15 sampai 25 juta pengguna aktif bulanan di tanah air menjadi salah satu dari delapan platform prioritas yang diawasi ketat oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
“Minggu ini, kami mengumumkan bahwa untuk memenuhi persyaratan regional di Indonesia, kami akan segera memperkenalkan kontrol tambahan pada konten dan komunikasi bagi pemain di bawah usia 16 tahun di Indonesia,” kata Matt Kaufman, Chief Safety Officer Roblox.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjelaskan bahwa populasi anak yang masuk dalam rentang usia aturan ini sangat besar. Hal ini menjadi alasan utama pemerintah memperketat pengawasan terhadap platform digital yang memiliki basis pengguna remaja tinggi dan risiko interaksi yang tidak terkontrol.
“Untuk usia anak yang sesuai undang-undang yaitu 18 tahun ada kurang lebih 82 juta anak. Lalu kalau kita turunkan ke 16 tahun sesuai aturan ini ada kurang lebih 70 juta anak,” kata Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.
Data internal menunjukkan bahwa sekitar 60 sampai 70 persen pengguna platform tersebut di Indonesia berusia di bawah 16 tahun. Risiko yang ditemukan mencakup interaksi chat multiplayer yang rentan terhadap predator hingga transaksi mata uang digital yang mencapai nilai triliunan rupiah setiap tahunnya.
“KPAI berharap pemerintah bersikap tegas dalam implementasi PP Tunas dan mengawal kepatuhan para penyelenggara platform digital dengan diikuti pemberian sanksi tegas,” kata Kawiyan, Anggota KPAI.
Selain pembatasan usia, Roblox Indonesia juga diwajibkan memperketat sistem verifikasi agar tidak ada lagi pemalsuan data identitas oleh pengguna di bawah umur. Jika gagal memenuhi standar keamanan pada tenggat waktu yang ditentukan, platform digital tersebut terancam sanksi administratif hingga pemutusan akses secara total di wilayah Indonesia.
