JENEWA, KAREBA – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan kemajuan signifikan dalam akses layanan kesehatan pengungsi dan migran melalui laporan global terbaru yang dirilis pada 26/03. Sebanyak 60 negara dari total 93 negara yang disurvei kini telah menyertakan populasi migran ke dalam kerangka kebijakan kesehatan nasional mereka.
Laporan ini merupakan baseline global pertama yang bertujuan memantau inklusivitas sistem kesehatan di berbagai wilayah dunia. Data menunjukkan bahwa saat ini terdapat lebih dari satu miliar orang atau setara dengan satu dari delapan penduduk dunia yang berstatus sebagai pengungsi maupun migran.
“Pengungsi dan migran bukan hanya penerima perawatan, mereka juga tenaga kesehatan, pengasuh, dan pemimpin komunitas. Sistem kesehatan hanya benar-benar universal ketika melayani semua orang,” kata Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO.
Meskipun ada kemajuan dalam kebijakan makro, upaya pemenuhan kesehatan pengungsi dan migran di lapangan masih menghadapi hambatan serius pada sistem informasi. Hanya 37 persen negara yang mengumpulkan data migrasi secara rutin, sementara kurang dari 40 persen tenaga medis dibekali pelatihan perawatan yang responsif budaya.
WHO juga menyoroti fakta bahwa baru 42 persen negara yang menyertakan kelompok pengungsi dalam rencana tanggap darurat atau bencana nasional. Kondisi ini menuntut akselerasi progres agar kelompok rentan seperti pekerja migran irregular dan pengungsi internal mendapatkan hak kesehatan yang setara.
“Laporan baru WHO tentang kesehatan migran dan pengungsi menunjukkan bahwa inklusi memberi manfaat bagi seluruh masyarakat dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi tantangan kesehatan masa depan,” kata Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO.
Di sisi lain, Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) secara resmi mulai bergabung dalam jaringan sertifikasi kesehatan digital global. Langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan kualitas kesehatan pengungsi dan migran melalui verifikasi dokumen kesehatan yang lebih efektif antarnegara.
