KUMAMOTO, KAREBA — Pemerintah Jepang resmi mengerahkan rudal jarak jauh Jepang berpemandu permukaan-ke-kapal di wilayah Kumamoto dan Shizuoka guna memperkuat pertahanan pulau terpencil dari ancaman militer China. Pengumuman ini disampaikan pada Selasa (31/03) oleh Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi sebagai bagian dari strategi pertahanan baru yang telah disetujui sejak tahun 2022.
Rudal tersebut memiliki daya jangkau hingga 1.000 kilometer yang mampu mencapai sebagian daratan China dari pangkalan di Kyushu selatan. Langkah strategis ini diambil di tengah memanasnya hubungan diplomatik antara Tokyo dan Beijing setelah pernyataan PM Sanae Takaichi terkait situasi di wilayah Taiwan pada akhir tahun lalu.
Pengerahan unit oleh Kementerian Pertahanan Jepang ini dilakukan secara bertahap sejak awal Maret 2026 tanpa adanya pemberitahuan publik terlebih dahulu kepada masyarakat setempat. Hal tersebut memicu aksi protes dari puluhan warga di depan pangkalan militer Kumamoto karena kekhawatiran daerah mereka akan menjadi target serangan balasan dari musuh.
“Kemampuan pertahanan jarak jauh memungkinkan kita untuk melawan ancaman pasukan musuh yang mencoba menyerang negara kita sambil memastikan keselamatan personel kita,” kata Shinjiro Koizumi, Menteri Pertahanan Jepang.
Selain di Kumamoto, sistem rudal jarak jauh Jepang juga telah ditempatkan di wilayah pesisir Shizuoka yang letaknya lebih dekat ke Tokyo dan menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Penempatan proyektil luncur berkecepatan tinggi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sistem pertahanan rudal balistik konvensional yang selama ini digunakan.
“Ini adalah inisiatif yang sangat penting untuk memperkuat kemampuan pencegahan dan respons Jepang,” kata Shinjiro Koizumi, Menteri Pertahanan Jepang.
Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Jepang, kebijakan ekspansi kapasitas militer ini merupakan respons terhadap meningkatnya aktivitas angkatan laut China di Laut China Timur. Tokyo kini lebih fokus membangun kemampuan serangan balik yang mandiri guna menjaga stabilitas keamanan nasional dari potensi konflik di masa depan.
