JAKARTA, KAREBA – Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) aman dari pemangkasan. Kebijakan efisiensi APBN 2026 yang sedang disiapkan tidak akan menyentuh anggaran utama program andalan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah menjaga program strategis. Menurutnya, langkah efisiensi APBN 2026 hanya menyasar pos belanja kementerian yang dinilai kurang produktif.
“Anggaran program unggulan tidak dipotong, sama sekali,” kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Airlangga menjelaskan bahwa fokus penghematan diarahkan pada belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, serta pengadaan peralatan kantor. Program MBG dianggap sebagai investasi jangka panjang sehingga diklaim kebal dari pemotongan.
Meski anggaran utama disebut aman, fakta di lapangan menunjukkan potensi evaluasi pada komponen pendukung. Pejabat Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa elemen non makanan dalam program MBG tetap bisa terkena imbas efisiensi APBN 2026.
“Untuk program Makan Bergizi Gratis, yang kami lihat bukan makanannya, tapi komponen pendukung yang tidak berkaitan langsung dengan makanan, seperti pengadaan motor atau komputer,” kata Purbaya Yudhi Sadewa, Pejabat Kementerian Keuangan.
Pernyataan ini sejalan dengan laporan KAREBA sebelumnya bahwa anggaran MBG 2026 tidak harus mencapai angka Rp335 triliun akibat penyesuaian fiskal. Hal ini memunculkan pertanyaan publik terkait sinkronisasi kebijakan anggaran antarkementerian.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan jajarannya untuk menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3 persen. Kepala negara meminta penyisiran menyeluruh agar target efisiensi APBN 2026 tercapai di tengah ketidakpastian global.
“Arahan saya jelas, kita harus menjaga defisit anggaran di sekitar 3 persen atau di bawahnya,” kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Sebelumnya pada 07/03, pemerintah melaporkan hasil penghematan belanja telah mencapai lebih dari Rp300 triliun. Langkah pengetatan ini akan terus berlanjut sebagai basis utama penyusunan postur anggaran negara mendatang.
