JAKARTA, KAREBA – Pemerintah resmi menetapkan definisi MBR terbaru melalui kenaikan batas penghasilan hingga Rp 14 juta per bulan demi memperluas akses hunian layak bagi masyarakat. Kebijakan ini menyasar kelompok pekerja yang selama ini kesulitan menjangkau harga properti di tengah kenaikan biaya hidup yang cukup signifikan.

Perubahan aturan ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, usai menandatangani dukungan Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Regulasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 yang memperbarui kriteria penerima fasilitas rumah subsidi di seluruh .

“Penyesuaian ini dilakukan agar program perumahan tetap relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini,” kata Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Dalam skema definisi MBR terbaru ini, pemerintah membagi wilayah Indonesia ke dalam empat zona dengan batas gaji yang berbeda. Untuk wilayah Jabodetabek yang masuk Zona 4, batas penghasilan individu naik menjadi Rp 12 juta dan bagi pasangan suami istri kini mencapai Rp 14 juta per bulan.

Sementara itu, Zona 1 yang meliputi wilayah Jawa di luar Jabodetabek, Sumatera, hingga NTT menetapkan batas Rp 8,5 juta bagi lajang. Ketentuan definisi MBR terbaru untuk warga yang sudah menikah di wilayah tersebut kini berada pada angka maksimal Rp 10 juta per bulan agar tetap bisa mengakses bantuan pemerintah.

Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menilai penyesuaian kriteria ini sangat mendesak karena melonjaknya harga tanah dan material konstruksi. Tanpa revisi kriteria, pekerja kelas menengah di kota besar akan semakin terhimpit dan sulit memiliki rumah pribadi akibat harga pasar yang tidak lagi terjangkau.

Kendati demikian, penerapan definisi MBR terbaru ini juga memicu kekhawatiran terkait potensi pergeseran sasaran bantuan subsidi dari kelompok ekonomi paling bawah. Sejumlah pengamat menilai pekerja dengan upah minimum dikhawatirkan harus bersaing ketat dengan kelompok berpenghasilan lebih tinggi dalam memperebutkan unit rumah subsidi yang tersedia.